TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan, melakukan klarifikasi secara langsung kepada BPJS Kesehatan Pekalongan mengenai adanya informasi pembatasan rujukan dan kenaikan iuran BPJS yang drastis pada tahun 2020

Klarifikasi dilakukan dalam sebuah rapat kerja yang dihadiri oleh BPJS Kesehatan Pekalongan, RSUD Kajen, RSUD Kraton, Dinas Kesehatan dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Pekalongan.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun mengatakan rapat ini dalam rangka klarifikasi DPRD terhadap BPJS Kesehatan mengenai adanya informasi pembatasan rujukan.

"Setelah kami klarifikasi, karena ada masukan berupa surat pernyataan dari IDI."

"Tadi dari BPJS Kesehatan akan dikoordinasikan dengan IDI Kabupaten Pekalongan mudah-mudahan bisa clear," kata Hindun usai memimpin rapat koordinasi di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa, (5/11/2019).

Menurut Hindun, fakta di lapangan banyak kejadian dan keluhan masyarakat termasuk pelayanan BPJS.

"Belum lagi kenaikan BPJS yang sangat drastis. Ini sangat menyusahkan sekali buat masyarakat kita."

"Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Pekalongan akan mengusulkan kebijakan-kebijakan kepada DPR RI agar disampaikan ke kementerian terkait termasuk BPJS yang ada di pusat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Pekalongan, Doddy Pamungkas menyatakan, sebetulnya para anggota DPRD jangan melihat hanya pada hulunya, tapi juga melihat hilirnya.

Jangan setiap permasalahan dari konstituennya dibenarkan seratus persen, tapi dicari informasi secara langkap.

"Posisi kami di tengah, kita perlu monitoring atau evaluasi seperti ini. Informasinya dari mana? Tapi jangan yang lampau."

"Kalah bisa hari itu kontak kita. Informasi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu bisa menyesatkan semua, termasuk Dewan, rumah sakit dan BPJS Kesehatan," tambahnya. (Dro)