ASN Pemkab Karanganyar Kenakan Hancinco Setiap Kamis, Diharapkan Bukan Hanya Simbol Semata

TRIBUNJATENG.COM,KARANGANYAR - Pemandangan tak biasa terlihat di Kantor Sekretaris Daerah (Setda) Karanganyar, Kamis (7/11/2019).

Apabila biasanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan batik sebagai Pakaian Harian Dinas (PDH) setiap Kamis, kesempatan kali ini mereka mengenakan pakaian adat.

Dari pantauan Tribunjateng.com di Disarpus Karanganyar dan Inspektorat, para ASN juga mengenakan pakaian adat yang sama. Para ASN laki-laki mengenakan hancinco lengkap dengan ikat kepala dan sandal.

Sedangkan untuk wanita mengenakan kebaya model kutu baru dengan bawahan jarik. ASN wanita yang tidak mengenakan jilbab, rambutnya ditata rapi, disanggul sederhana atau dicepol.

Pengenaan hancinco tersebut guna menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 025/7296.1.7 tentang penggunaan PDH adat bagi pegawai di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan, aturan pengenaan pakaian adat itu sesuai surat edaran dari Gubernur Jateng.

Pemkab Karanganyar ingin menjadikan hancinco sebagai pakaian adat daerah.

"Pakaiannya sederhana, praktis dan tidak membatasi saat bekerja. Awalnya mengenakan batik setiap Kamis, tapi sekarang diganti hancinco. Kalau setiap Selasa, mereka sudah mengenakan batik bebas," katanya kepada Tribunjateng.com, Kamis (7/11/2019).

Lanjutnya, ini juga dalam rangka mengangkat citra pakaian petani menjadi PDH yang dikenakan ASN setiap Kamis.

"Mayoritas warga Karanganyar kan petani. Kita surplus beras setiap tahun dan menjadi lumbung pangan. Kita menjadi penyuplai beras di Provinsi dan Nasional. Maka kita angkat citra petani (melalui hancinco)," jelas Juliyatmono.

Sementara itu perihal pencanangan hancinco sebagai PDH para ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar setiap Kamis, Kepala Institut Javanologi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sahid Teguh Widodo menyampaikan, hancinco itu biasa digunakan warok dan petani.

Pakaian yang longgar dan memungkinan bergerak dengan bebas. Banyak juga digunakan warga Samin di Blora Jawa Tengah. Ia menjelaskan, setiap dekade atau zaman selalu memproduksi simbol dan lambang.

"Harapannya simbol-simbol yang diciptakan itu jangan sampai kosong. Karena itu akan melemahkan. Harus berkelanjutan. Prinsipnya kita mendukung. Memberikan aksentuasi daerah. Karena tiap daerah tidak bisa digeneralisasi. Setiap daerah bisa tumbuh dengan keunikan masing-masing," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya akan lebih baik apabila simbol itu dikemas dengan konsep atau program berkelanjutan sesuai perkembangan zaman.

Ia meyakini, penerapan PDH adat tersebut sudah melalui berbagai kajian. Akan tetapi harus ada penerjemahan melalui program-program pembangunan yang produktif, kreatif dan progresif.