DPRD Jateng Minta Pemerintah Perhatikan Honorer yang Ikut CPNS

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka 11 November 2019 mendatang.

Tidak semua merasa senang dengan adanya informasi rekrutmen CPNS 2019 ini.

Pemerintah dinilai tidak adil karena membuka formasi CPNS tetapi tak mengakomodasi honorer K2 secara khusus.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh, menyangkan tidak ada ruang khusus untuk pegawai honorer K2.

"Tidak ada pengkhususan untuk honorer.

Padahal mereka sudah lama mengabdi," kata Saleh, Kamis (7/11/2019).

Karena honorer ikut dalam formasi pada umumnya, sehingga harus ada perhatian lebih, terutama pada saat tes CPNS.

• Kemendes PDTT Temukan 15 Desa Fiktif, Wamen : Kebanyakan di Luar Jawa

• Oknum TKPK yang Tersangkaut Kasus Penerbitan e-KTP Palsu Mengundurkan Diri dari Disdukcapil Solo

• Polisi Tangkap 7 Penjudi Dadu di Purbalingga, Kebanyakan Sudah Paruh Baya

• Di Kebumen, Bhabinkamtibas Dapat Tugas Mulia Antar SIM Warga yang Jauh dari Kota

Tes yang menggunakan sistem komputer atau Computer Assisted Test (CAT) itu menuntut pendaftar CPNS memiliki pengetahuan dalam berteknologi.

Jika tidak, kata dia, kesalahan teknis akan kerap dilakukan dan kalah bersaing dengan pendaftar yang masih muda.

"Tidak ada pengkhususan (formasi CPNS), makanya perlu ada pelatihan khusus latihan soal CAT.

Perlu disosialisasi kepada guru-guru ataupun honorer yang sudah lama mengabdi karena tentu mereka gaptek dan kalah dengan peserta CPNS yang freshgraduate," jelasnya.

Dengan sistem CAT, kata dia, proses seleksi CPNS bisa dinilai profesional dan selektif serta terbuka lantaran hasil tes langsung bisa diketahui.

CPNS yang diterima juga harus berdasarkan kompetensi yang memadai bukan karena ada koneksi.

Pemerintah harus bisa membuktikan jika anggapan kebanyakan masyarakat yang menyatakan penerimaan CPNS lebih dipengaruhi faktor kedekatan adalah salah.

Terkait kuota yang disediakan, politisi Partai Golkar itu menilai mengecewekan.

Hal itu lantaran pegawai yang dibutuhkan lebih dari kuota yang diberikan.

"Tadinya kami berharap bisa lebih dari 1400 orang. Karena banyak PNS yang pensiun di Jateng.

Sebagai contoh Badan Kesbangpol yang dulu pegawainya 140 orang sekarang cuma sisa 60 orang dan tahun depan banyak yang pensiun.

Belum lagi di instansi lainnya," tandasnya.(mam)