Pilwakot Semarang 2020 Masih Sepi Calon, Ini Kata Pengamat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang bisa dibilang masih sepi.

Hingga kini, baru memunculkan dua nama yang berniat maju pada pilkada 2020 mendatang.

Dua nama, Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunartanti Rahayu sudah mendaftar dan mengikuti penjaringan kepala daerah.

Keduanya pun merupakan pasangan calon di partai yang sama yakni PDIP.

Belum ada nama penantang lain yang berani muncul, bahkan dari partai lain atau jalur independen.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Wijayanto, menuturkan jika saat ini belum ada manuver dari partai atau bakal calon lain, kemungkinannya ada dua.

• Jalur Pantura Brebes Ditutup Selama 4 Hari, Ini Rute yang Disiapkan Polisi

• Geger Kasus Sriwijaya Air, GM Bandara Adi Soemarmo: Sudah Beri Refund, Situasi Tetap Kondusif

• Dr Anjar Sebut 10 Mahasiswa Palestina Akan Dapat Beasiswa Penuh Lanjutkan Studi di UMP

• Buset, Utang BPJS Kesehatan di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang Capai Rp 65 Miliar

"Pertama, petahana memiliki kinerja bagus sehingga yang lainnya merasa cukup.

Kedua, tidak adanya kaderisasi di partai-partai lain," kata terang Wijayanto yang juga Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jumat (28/11/2019).

Menurutnya, pilkada di perkotaan seperti Kota Semarang sejatinya membutuhkan banyak calon.

Hal itu agar masyarakat memiliki banyak pilihan pemimpin mana yang diinginkan.

Jika kondisi 'sepi' ini terus berlanjut, karena itu, petahana dengan koalisi gemuk akan melawan kotak kosong.

Wijayanto menilai melawan kotong kosong merupakan kabar buruk untuk demokrasi di Kota Semarang.

"Itu (melawan kotak kosong) merupakan kondisi yang tidak menggembirakan bagi demokrasi di Kota Semarang," ucapnya.

Dengan melawan kotak kosong, kata dia, tentunya tidak ada debat untuk mengadu dan mempertajam visi-misi calon.

"Padahal, dalam debat itu, tiap pasangan calon memaparkan visi misi mereka. Itu yang digunakan masyarakat sebagai patokan atau pembanding dengan calon lain.

Kalau lawannya kotak kosong, apa yang didebatkan," tegasnya.

Seharusnya, kata dia, partai politik memiliki pendidikan kaderisasi untuk memproduksi pemimpin baru yang bisa dicalonkan kepala daerah.

Jika tidak ada itu, otomatis regenerasi mandek.(mam)