Ribka Tjiptaning Berapi-api Sindir Menkes Terawan saat Sampaikan Kekesalan soal BPJS Kesehatan
Ribka Tjiptaning, Anggota DPR komisi IX kecewa lantaran Menteri Kesehatan tidak segera memberikan keputusan soal polemik BPJS.
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM- Ribka Tjiptaning, Anggota DPR komisi IX kecewa lantaran Menteri Kesehatan tidak segera memberikan keputusan soal polemik BPJS.
Hal itu tampak saat Komisi IX DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang diunggah di akun Youtube DPR RI pada Jumat (7/11/19).
Ribka Tjipaning mengaku kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang menerima BPJS kelas 3.
Menurutnya, Rumah sakit umum daerah (RSUD) kerap penuh hingga pasien dengan BPJS kelas 3 terlunta-lunta.
padahal menurutnya, RSUD itu pembiayaannya berasal dari uang negara.
"Kalau rumah sakit swasta betul memang kuota untuk BPJS kelas 3 memang cuma 20-25 persen, tetapi kalau RSUD itu kan punya pemerintah, punya negara, sumber dananya dari APBN dan APBD, harusnya kita kasih punishment kalau enggak memberikan kuota di atas 60 persen untuk BPJS kelas 3 nggak usah dikasih DAK perbantuan," ancam Ribka.
Ribka menegaskan bahwa seharusnya RSUD mengalokasikan pasien BPJS kelas 3 sebanyak 60 persen.
"RSUD itu kan rumah sakit negara, kan sumber dana RSUD dari APBD kota, APBD provinsi, APBN, nah memang harusnya 60 persen untuk BPJS kelas 3," ujarnya.
Ribka mengatakan seharusnya jika kelas 3 penuh, pasien diberikan kamar kelas 2.
"Semisal kalau memang penuh, ditaruh kelas 2, kita kan sekarang ada BPJS kelas 1,2 dan 3," ujarnya.
Ribka blak-blakan mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan adanya BPJS yang ada kelas-kelas tertentu.
Menurutnya, jika BPJS dihilangkan kelasnya, maka mendapatkan perawatan yang sama dari pihak rumah sakit.
"Sebenarnya saya nggak cocok ada BPJS kelas-kelas gitu, seharusnya tanpa kelas, biar senyum dokternya sama, senyum perawatnya sama, tanpa diskriminasi senyum, hak senyum sama, kita harus panggil ARSADA karena itu memang rumah sakit dari pembiayaan rakyat," ujarnya.
Lantas, aspirasi Ribka itu mendapatkan respons Menteri Kesehatan, Dokter Terawan.
Dokter Terawan sepakat bahwa RSUD memang harus untuk rakyat.
