Djarot Debat dengan Taufiqurrahman soal Polemik RS Sumber Waras, Karni Ilyas Geram

TRIBUNJATENG.COM- Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berdebat dengan anggota DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman.

Hal itu tampak ditayangan ILC yang tayang pada Selasa (12/11/19).

Mulanya, Djarot menjelaskan sistem anggaran APBD DKI Jakarta di era Ahok.

Lalu Djarot menjelaskan awal mula adanya sistem E Budgeting.

"Bahwa APBD adalah uang rakyat yang dikelola pemerintah dan yang bertanggung jawab adalah kepala daerah," ujar Djarot

"Maka anggaran uang rakyat dikelola sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Djarot mengaku berdiskusi soal anggaran dengan Ahok dan menemukan kejanggalan.

"Bahwa anggaran sebelum di Jakarta digunakan macam-macam, sehingga barang dan jasa yang tidak dibutuhkan DKI Jakarta dianggarkan dan dieksekusi, munculnya masuk UPS yang harganya triliunan," ujarnya.

Djarot menemukan adanya sekolah dengan perlatan olahraga yang lengkap.

Sehingga saat itu, Ahok memberikan sanksi bagi oknum tersebut.

• BERITA LENGKAP: Mayat Mbak Rini Tak Berbusana Tewas Setelah Berhubungan Intim, Pelaku Satu Keluarga

• Dihargai Rp 14 Miliar Jika Bisa Tangkap Wanita Cantik Ini, 100 Orang ISIS Terbunuh di Tangannya

• Kereta Api Kalijaga Solo-Semarang Dikabarkan Resmi Berhenti Beroperasi, Ini Penjelasan PT KAI

• Viral Warga Kebumen Curhat Jalan Menuju Rumah Akan Dipagar, Pemilik Tanah Minta Sewa yang Fantastis

"Adanya sekolah yang memiliki alat olahraga, seperti fitnes, nah inilah DKI, banyak oknum yang sengaja memasukkan anggaran dan disetujui dan diberikan, dan oknum tersebut harus masuk penjara," ujar Djarot.

Sehingga saat itu Djarot dan Ahok sepakat untuk menggunakan sistem e-budgeting agar transparan.

"Sehingga ukurannya kinerja, maka strateginya harus kita ubah, anggaran tidak sekedar follow function, maka anggaran harus mengikuti program prioritas," ujar Djarot.

Djarot lalu mencontohkan anggaran yang termasuk program prioritas.

"Misalnya di pendidikan, anak nggak boleh putus sekolah karena biaya, maka digelontorkan biaya berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang diberikan secara cashless dan kita bisa melacaknya betul," ujar Djarot.