Dari 34 Desa Miskin di Brebes, 10 di Antaranya Kategori Sangat Miskin

Melalui program tersebut, nantinya akan dibentuk satu badan layanan umum untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan penanganan masalah sosial.

Nantinya, seluruh persoalan yang ada akan langsung masuk ke SLRT.

Kemudian, untuk penanganannya akan langsung diteruskan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ia mencontohkan, terkait anak putus sekolah akan disampaikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), penanganan rumah tidak layak huni akan disampaikan pada Dinperwaskim dan seterusnya.

"Dengan berjalannya SLRT pada 2020 mendatang, ditargetkan angka kemiskinan di Brebes bisa turun menjadi 16,55 persen," ucapnya.

Sementara saat ini, lanjutnya, banyak program yang sudah berjalan di antaranya pembentukan desa inovasi.

Hanya saja, program yang sudah ada belum mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal.

Bupati Brebes, Idza Priyanti menuturkan, penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan secara keroyokan atau bersama-sama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Brebes. Bahkan, juga dibutuhkan peran dari masyarakat dan pihak swasta.

"Semuanya terlibat, keroyokan. Tidak bisa sendirian," katanya.

Idza menuturkan, keterlibatan tersebut juga sampai ke tingkat pemerintah desa yaitu dengan menggunakan Dana Desa.

Dengan Dana Desa, pemerintah desa bisa menyelenggarakan pemberdayaan dan pelatihan masyarakat guna peningkatan perekonomian.

"Dengan Dana Desa di Brebes yang totalnya Rp 422 miliar untuk 292 desa diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan," harapnya.

Ditambahkannya, sebentar lagi akan ada Kawasan Industri Brebes (KIB) yang diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Dengan begitu, maka akan mengurangi tingginya angka pengangguran di Brebes.

"Nantinya masyarakat Brebes tidak perlu jauh-jauh bekerja ke luar daerah. Cukup bekerja di daerah sendiri," tandasnya. (Nal)