DPRD Kota Semarang Kumpulkan Pengusaha Karaoke, Tolak Praktik Prostitusi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ditemukannya praktik prostitusi di tempat karaoke menjadi keprihatinan bagi DPRD Kota Semarang.

Komisi D DPRD Kota Semarang mengumpulkan sejumlah pengusaha karaoke di kantor DPRD Kota Semarang, Senin (25/11/2019).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adiwibowo menegaskan, para pengusaha karaoke harus menaati aturan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pihaknya juga akan merekomendasikan Pemkot Semarang untuk mencabut izin usaha jika pihak karaoke melanggar peraturan yang ada.

"Kalau usaha ingin nyaman dan aman, taati aturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran maka akan dilayangkan rekomendasi ke Pemkot untuk mencabut izinnya," tegas Rahmulyo.

• Terbukti Ada Prostitusi, Polda Jateng Dorong Pemkot Semarang Tutup Zeus Karaoke

• Zeus Karaoke Digerebek, Wijayanto Heran Garis Polisi Sudah Dibuka dalam 2x24 Jam, Ini Kata Polisi

• Perkembangan Kasus Prostitusi Zeus : Tetapkan Tersangka, Polisi Sempat Pasangi Garis Polisi 2 Kamar

Tak hanya tidak boleh menjajakan prostitusi, usaha karaoke juga harus mengerti terkait penjualan minuman keras dan perekrutan pekerja.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Abdul Majid mengimbau para pengusaha miras untuk mengurus izin penjualan.

"Penjualan miras semuanya harus berizin dan pekerjanya tidak boleh dibawah umur," tandas Majid.

Menanggapi kasus Zeus Karaoke, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menyayangkan kejadian tersebut.

Pasalnya, semangat menutup lokalisasi justru beralih ke tempat karaoke yang legal.

"Kami sangat menyayangkan praktik prostitusi ini beralih ke tempat karaoke yang notabenenya resmi sampai bahkan masuk ke ranah hukum," ungkap Anang.

Menurutnya, kejadian Zeus Karaoke ini menjadi alasan Komisi D bergerak cepat mengumpulkan para pengusaha karaoke.

"Sebenarnya kami akan bergerak masalah karaoke ini Januari atau Februari 2020, namun dengan adanya kejadian tersebut terpaksa kami percepat," ucapnya.

Anang melanjutkan, melalui pertemuan ini, diharapkan para pengusaha karaoke bisa memahami peraturan daerah (perda) kepariwisataan dan SOP perizinan hiburan.

Ia tidak ingin kasus Zeus Karaoke terjadi di tempat karaoke yang lain.