Nelayan Pantura Jateng Siap Ramai-ramai ke Natuna, Tapi . . .

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaraan di wilayah perairan laut Natuna Utara.

"Sebelum bertolak dari Lanud Halim PK menuju Natuna, Pangkogabwilhan I menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1 dengan alutsista yang sudah tergelar yaitu tiga KRI dan satu, pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU," ujarnya.

"Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," kata Taibur.

Yudo mengatakan, operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara.

"Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020. Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," kata Yudo.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengaku siap untuk melaut dan turut menjaga perairan Natuna dari pencuri ikan.

"Intinya kami siap, bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan, kami siap mengikuti," kata Riswanto.

Riswanto mengatakan, program melaut ke Natuna sebenarnya sudah diarahkan pemerintah sejak Menko Kemaritiman era Rizal Ramli. Namun, kala itu arahan tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas.

Kini, nelayan kembali diarahkan untuk melaut di ZEE Indonesia setelah kapal China kedapatan mengambil ikan secara ilegal.

"Sekarang ketika kita ada permasalahan ini baru kita kembali untuk diarahkan ke Natuna. Padahal menurut pemerintah sumber daya ikan di sana sangat melimpah dan patut kita kelola oleh nelayan-nelayan kita sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Riswanto mengungkapkan kendala yang dihadapi nelayan Pantura jika harus melaut ke perairan Natuna yakni, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan mahalnya biaya akomodasi.

"Untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton (GT) kita kan memakai BBM industri. Sedangkan biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit. Termasuk paling besar adalah biaya operasional terkait dengan harga BBM itu," katanya.

"Dulu itu ketika tidak ada pencabutan harga BBM untuk subsidi kita mampu ke sana dan banyak.

Tapi, ketika BBM subsidi sudah dicabut dibatasi hanya untuk (kapal) 30 GT ke bawah, dan yang untuk 39 GT ke atas kita memakai BBM industri, otomatis itu menambah biaya operasional yang ada.

Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya," ujarnya. (tribun network/yud/git)

• Ini Alasan Jokowi ke Natuna, Ingin Tunjukkan Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu