Mulai Tahun Ini, Tamu Luar Kota ke DPRD Wajib Menginap di Hotel Wilayah Kabupaten Semarang 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Mulai tahun ini, tiap tamu dari luar kota yang berkunjung ke DPRD Kabupaten Semarang wajib menginap di hotel-hotel yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.

"Insya Allah kebijakan tersebut benar. Tahun ini dimulai," kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, Kamis (16/1/2020).

Ia menjelaskan, pertimbangan mendasar dari DPRD Kabupaten Semarang menerapkan kebijakan tersebut, di antaranya untuk menaikkan pendapatan daerah, dan juga pendapatan masyarakat sekitar.

"Kami sejak beberapa tahun lalu mendapat laporan masyarakat, di mana tamu-tamu luar kota ke Kabupaten Semarang kok malah menginap di daerah lain," ungkapnya.

Ia menilai dengan kebijakan yang mulai diterapkan, tentunya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, rencana adanya kebijakan tersebut sebenarnya telah bergulir sejak dua tahun lalu.

Namun akhirnya pada tahun ini mulai dilaksanakan.

"Menarik, jika orang-orang luar daerah berkunjung ke Kabupaten Semarang juga bisa tinggal menginap di hotel-hotel yang ada di sini," lanjut Bondan.

Selain itu, kebijakan tersebut menurutnya dapat berdampak positif terkait pariwisata di Kabupaten Semarang.

Mereka yang mengunjungi DPRD Kabupaten Semarang, juga diarahkan untuk mengunjungi berbagai tempat wisata yang tersebar di Kabupaten Semarang.

"Seperti yang kita tahu, banyak sekali tempat wisata di Kabupaten Semarang. Tentunua kami tak ingin orang-orang luar daerah sekedar lewat saja di sini," jelasnya.

Disinggung terkait jumlah orang-orang luar kota yang datang di DPRD Kabupaten Semarang sejak awal tahun, menutut Bondan cukup banyak.

"Rata-rata setiap hari ada sekitar 30 orang dari luar kota yang berkunjung ke DPRD Kabupaten Semarang," jelasnya.

Ia tak memungkiri ke depan kebijakan tersebut tak hanya diperuntukkan bagi orang orang luar kota yang berkunjung ke DPRD Kabupaten Semarang saja, tapi ke semua tempat di Kabupaten Semarang menginapnya juga di hotel-hotel yang ada.

Menurut Bondan, DPRD Kabupaten Semarang telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang.