Opini Tasroh: Depresi Sosial, Hidup Dalam Seolah-olah

Bahkan dalam perspektif pakar idiologi, Yudi Latief (2020) maraknya ekspresi budaya itu jika tetap dibiarkan liar akan menjadi ancaman serius kebangsaan dan ke-kita-an Indonesia. Mengapa? Karena dua hal.

Pertama, meskipun dinilai sekedar lelucon kelompok warga depresi, dalam maklumat-maklumat yang disampaikan amat benderang mengobarkan semangat "separatisme", klaim-klaim berkuasa yang bukan tidak mungkin adalah ekspresi gugatan politik kekuasaan yang diarahkan untuk mengkritik bahkan mendelegitimasi kekuasaan existing yang menurut mereka semakin tak jelas arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita (dan mimpi) mensejahterakan keluarga.

Ekspresi demikian jika tak dicegah bisa berkembang lebih dahsyat dari ulah teroris yang juga sama-sama memimpikan hidup di alam baka yang dikelilingi para bidadari.

Pun demikian sama dengan yang diimpikan sebagian warga kita yang akhirnya harus berjuang memisahkan diri, bertekad keluar dari NKRI, karena pemahamannya, negara yang hidup dan memerintah sekarang dinilai diri dan kelompok pengikutnya jauh dari upaya memberikan hidup dan kehidupan yang semakin baik.

Sang pemimpin dan penguasa yang konon dipilih melalui idiologi "demokrasi" pun dimata mereka tak ubahnya adalah hanya menawarkan mimpi, janji bodong seperti halnya para usahawan yang juga menggasak uang rakyat dengan aneka janji bodong, hingga investasi bodong.

Jika investor bodong bisa menarik dana rakyat kecil hingga puluhan triliun sekali sabet, dan fakta bahw kekuasaan dan jabatan birokrasi diperjualbelikan oleh penguasa politik, lalu apa bedanya dengan mereka yang coba membangun mimpi dan halusinasinya juga bisa menarik pungutan untuk kekayaan dan kapitalisasi hidup mereka.

Demikian pula, jika pimpinan sekolah/lembaga pendidikan bisa mencetak ijasah, sertifikat yang konon simbol kompetensi ( tetapi data menunjukkan lulusan sekolah di Indonesia justru menciptakan kebodohan dan kemalasan--red), lalu apa bedanya dengan warga kita yang sedang mimpi seolah-olah semua bisa dicetak sendiri.

Legalisasi dengan stempel pun mudah dibuat di pinggir jalan, barang-barang cetakan itu kini mudah didapatkan.
Kedua, mengacak-acak formalisme-rasionalitas. Depresi sosial itu memang satir getir sosial kita, namun dalam jangka panjang bisa merusak kehidupan rasionalisme yang sedang dibangun di negeri ini.

Harus diakui, di tengah modernisme di berbagai belaham dunia, sistem seleksi kepenimpinan di Indonesia sedang berada dalam titik nadir dimana sudah berpuluh tahun model seleksi kepemimpinan melalui jalur-jalur "suara rakyat" justru sering hanya melahirkan kepemimpinan setan yakni pemimpin yang dipilih dengan biaya rakyat mahal dan berdarah-darah, ternyata tak becus menyelesaikan urusan rakyatnya.

Pilkada misalnya, hanya menghasilkan kadal-kadal korup, yang seperti dirilis Kemendagri sendiri hanya 5% kepala daerah otonom yang sukses memajukan kehidupan rakyat di daerah.

Artinya 95% gagal memajukan daerahnya, dan kalau pun dinyatakan "sukses" ( misalnya klaim bisa menurunkan angka kemiskinan--red), faktanya hanyalah klaim sepihak, dan juga entah siapa dan atas dasar apa mengklaim sukses nemimpin.

Laku demikian tak ubahnya sama dengan (11/12) para raja bodong yang sedang mengalami depresi sosial tersebut.

Demikian pula, laku para pejabat pembina kepegawaian di era posmo ini yang tak becus bekerja, dipilih tanpa kriteria prestasi yang jelas, mengangkat pejabat hanya yang kenal (kronisme) dan meluluhlantakkan sistem rasionalitas, seleksi kompetensi, dengan model lelang yang dihalusinasikan sebagai kedok kolusi belaka, nyaris tanpa hasil kerja yang bermakna meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Prestasi kerja pun didasarkan atas klaim-klaim sepihak yang tak ubahnya mirip dengan mereka yang kini sedang hidup dalam seolah-olah, hidup dalam depresi sosial.

Harus Dikendakikan Negara