Opini Tasroh: Depresi Sosial, Hidup Dalam Seolah-olah

Namun demikian, meskipun belum ada bukti mengancam kebangsaan Indonesia ke depan, satir autokritik dari para delusi sosial kita tersebut semestinya dikelola dengan bijak dan tetap dirasionalisasi. Yakni dibinaliterasikan lebih sosio-kultural agar ekspresi sosiokultural itu tidak menjadi idiologi baru yang bukan tidak mungkin akan menambah potensi destruksi sosial yang merupakan embrio distrust kolektif pada hegemoni kekuasaab formalistik-legal ( di era modernisme demokrasi). Caranya?

Pertama, menjadi tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa tindakan depresi sosial itu tidak merembet pada laku culas yang dibalut dengan halusinasi tanpa dasar. Diakui di era demokrasi dengan model Pilkada, para pemimpin lokal terpilih justru tak kompeten bahkan sering gagap merespon depresi sosial selama ini. Sebagian besar kepala daerah sibuk dengan dirinya sendiri, janji gombal pun tak pernah ada yang menagihnya.

Padahal semestinya setelah rakyat berdarah-darah disuruh memilih dirinya, sang terpilih berdarah-darah pula memperjuangkan dan bekerja keras memenuhi janjinya secara jujur, dan bukab klaim sepihak? Sudah semestinya "raja" hasil seleksi demokrasi itu diawasi pemerintah pusat untuk bertanggungjawab mendidik rakyatnya, memilih pejabat pembantunya tanpa bayaran dengan kedok apa pun, bertugas mendidik warganya agar semakin cerdas menghindari laku depresi sosial, bukan justru sibuk dalih umroh tetapi malah plesir keliling dunia, mumpung jadi pejabat yang mendapatkan fasilitas wah dari negara. Para pejabat daerah yang sudah dipilih juga semestinya dibebani tugas mendidik warganya untuk cerdas budaya, tidak justru hanya mengikuti kesenangan pribadi hidup dengan mimpinya sendiri-sendiri.

Di daerah banyak tumbuh ormas, organisasi keagmaan tetapi dipastikan tidak berfungsi membangun kohose sosial guna membangun nilai kebangsaan yang rasional, tetapi malah sibuk dengan dirinya sendiri, main tipu-tipu hanya untuk mengeruk uang guna kenikmatan sendiri.

Organisasi yang konon modern itu terbukti tidak menjalankan perannya kecuali sibuk dukung-mendukung siapa yang berani membayar lebih, memberi uang lebih dengan janji-janji yang diukur dengan materi dan kekuasaan, untuk selanjutnya mendapatkan kedudukan, kuasa dan materi.

Pendukung dan pengikut jadi klaim suara, menjadi tawar-menawar dukungan politik untuk memenangkan jabatan/kuasa. Laku demikianlah yang selama ini ( diakui atau tidak) menginspirasi warga kita yang selama ini diabaikan, dibuai janji manis, dikadali dalam pesta para kadal dalam Pilkadal.

Oleh karena itu, mudah untuk mencegah laku depresi sosial tersebut yakni dengan kendali negara, pemerintah harus memimpin perubahan hidup, agar warga tidak mengembangkan halusinasi kehidupannya sendiri.

Demikian pula para pemimpin birokrasi, para pejabat yang sudah sedemikian menikmati kehidupan enak kepenak, sudah saatnya empati dan simpati demgan penghidupan rakyat banyak, bertugas mendidik keluarga san warga sekitarnya untuk mengarujgi hidup secara rasional, dengan keteladanan yang autentik.

Bukan dengan pidato apalagi kampanye gombal yang hanya memicu dan memacu alam bawah sadar rakyat banyak menuju depresi sosial. Di titik gugatan sosial itulah, semestinya hadirnya "raja-kerajaan" imajiner yang berseliweran akhir-akhir ini menggugah kesadaran para pemimpin dan pejabat publik untuk bekerja rasional, nyata mewujudkan visi-misinya untuk rakyat banyak!

Sebaliknya, jika kerja dan kinerja para pemimpin di berbagai level birokrasi hanya berakhir layaknya investasi bodong, janji kosong, maka lebih baik depresan sosial kian marak dan bisa menjadi "obat stres", meskipun semuanya kita berpotensi menjadi "orang gila"!

Sebelum merembet ke rakyat banyak, inilah tugas baru para birokrat untuk mengembalikan rasionalisme rakyat banyak. Nah!! (*)