Nelayan Natuna Tolak Kedatangan Nelayan Pantura, Khawatir Tangkapan Berkurang
Nelayan Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan nelayan pantura untuk mencari ikan di wilayah perairan Natuna Utara.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Nelayan Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan nelayan pantura untuk mencari ikan di wilayah perairan Natuna Utara.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mendatangkan kapal-kapal nelayan asal Pantura ke perairan Natuna Utara.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah pengamanan kedaulatan, pasca insiden masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke perairan tersebut.
• Gadis Asal Gresik Ini Kirim Surat Ke PM Australia dan Donald Trump, Minta Hentikan Ekspor Sampah
• Ratusan Nelayan Pantura Siap Berangkat ke Natuna Tunggu Komando untuk Berangkat
• Heboh Surat Keputusan RW Bedakan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi di Surabaya, Ini Faktanya
• Viral Mobil Patroli Polisi Tabrak 4 Pengendara Motor, Baru Berhenti Setelah Tabrak Ambulans
Kendati demikian, rencana tersebut menuai penolakan dari nelayan lokal di Natuna.
Alasannya, kapal-kapal ikan asal Pantura menggunakan alat tangkap cantrang sehingga bisa mengurangi tangkapan nelayan lokal.
”Jika mereka ( nelayan pantura Jawa) menggunakan cantrang di perairan 30-50 mil, dampaknya justru akan lebih besar dari penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing. Tangkapan kami pasti lebih anjlok,” kata Hendri, inisiator Aliansi Nelayan Natuna seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/1/2020).
Terkait rencana pemindahan kapal nelayan dari pantura Jawa ke Natuna, pemilik kapal di Kota Tegal, Jawa Tengah, mendaftarkan 177 kapal untuk mengikuti tes identifikasi yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Jika dinyatakan layak, kapal-kapal tersebut akan diizinkan untuk ikut melaut di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Beberapa hari lalu, KKP mengundang perwakilan nelayan dari pantura Jateng untuk mendiskusikan rencana mobilisasi nelayan pantura ke Natuna.
Berdasarkan diskusi itu, pemerintah memutuskan untuk memobilisasi sekitar 50 kapal berukuran di atas 100 gros ton (GT).
Alokasi itu untuk nelayan Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kota Tegal.
Sebelum berangkat ke Natuna, semua kapal wajib mengikuti tes identifikasi yang diselenggarakan KKP.
Tes identifikasi tersebut meliputi tes fisik dan kelengkapan perizinan kapal.
”Kemungkinan pemerintah akan turun ke daerah-daerah untuk mengidentifikasi kapal mulai pekan depan. Adapun waktu keberangkatan ke Natuna masih akan didiskusikan lagi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Riswanto di Kota Tegal.
Wasto (51), nelayan asal Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, yang memiliki lima kapal berukuran di atas 100 GT, mengatakan, dirinya mendaftarkan semua kapal itu.
