Kronologi Pemecatan PNS 2 Guru dan Satu Pegawai Administrasi Sekolah di Kudus, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus memecat dua guru dan satu pegawai administrasi sekolah berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Mereka terbukti membolos bekerja hingga total 176 hari tanpa keterangan.

Kepala BKPP Kudus Catur Widyatno mengatakan, awalnya, ada empat ASN yang diproses untuk dipecat.

Namun, hasil klarifikasi dan pemeriksaan tim medis, satu di antaranya mengalami gangguan psikis sehingga ada pertimbangan khusus.

"Tiga ASN kami usulkan ke Badan Kepegawaian Nasional untuk dipecat karena bolos kerja hingga ratusan hari.

Sementara, seorang guru yang tak masuk selama enam bulan, ternyata mengalami sakit kejiwaan karena faktor keluarga sehingga tidak diusulkan untuk dipecat," kata Catur saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Selasa (28/1).

• Kisah Rangga yang Kini Kusut dalam Seragam Tahanan

• Bagaimana Nasib 1.529 TKI Sragen dari Virus Corona? Ini Penjelasan Pemerintah

• 19 Permohonan Poligami di Semarang Selama 2019, Kebanyakan dari Kalangan Ini dan Ini Syarat Poligami

• Inter Lolos Semifinal Coppa Italia, 6 Alumni Liga Inggris Dimainkan Antonio Conte

Disampaikan Catur, dua ASN diusulkan ke BKN untuk diberhentikan secara homat.

Sementara, seorang ASN diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena juga terlibat tindak pidana.

Meski demikian, Catur tidak memberikan keterangan secara detail perihal identitas ketiga ASN tersebut.

Dia hanya mengatakan, dua ASN yang dipecat adalah guru SD dan satu petugas administrasi SMP.

"Kami tinggal menunggu surat keputusannya. Yang jelas, sudah kami usulkan pemecatannya," ujar dia.

Menurut Catur, sebelum keputusan pemecatan keluar, pihaknya telah melakukan langkah pembinaan dari kepala sekolah tempat mereka bekerja maupun dari Dinas Pendidikan.

Mereka juga telah dipanggil inspektorat dan BKPP, serta dikirimi surat teguran hingga tiga kali, namun tak membuahkan hasil.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin ASN disebutkan jika dalam 46 hari tidak masuk kerja maka yang bersangkutan diberhentikan secara hormat.

Mundur Dapat Pesangon

Sementara, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal menerapkan reward and punishment.

Bahkan, Bupati Tegal Umi Azizah mempersilakan ASN mengundurkan diri dan bakal mendapat pesangon jika tak ingin lagi bekerja di pemerintahan.

Hal ini diungkapkan Umi saat acara Rakor Penyampaian Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 di Gedung Dadali Bappeda Kabupaten Tegal, Selasa (28/1).

"Tahun 2021, penerapan golden handshake juga dapat diterapkan bagi ASN yang tidak produktif lagi atau sudah tidak mau meneruskan karya di pemerintahan.

Maka, diminta secara sukarela mengundurkan diri dengan sejumlah pesangon," tutur Umi, dalam siaran pers yang diterima Tribun Jateng, Rabu.

• Kenapa Harga Tanah di Jawa Tengah Sering Kali Tiba-tiba Tinggi? Ternyata Inilah Penyebabnya

• Inilah Cara dan Prosedur Tukar Tiket Kereta Api Gratis? Berikut Syarat dan Ketentuannya

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Tabrak Truk, Satu Pengendara Motor Tewas di Cilacap

Menurut Umi, ASN zaman sekarang sudah saatnya dinilai dari kinerja substantifnya, bukan semata ketaatan administrasi.

Sehingga, di tahun 2020 dan 2021, perlu berinvestasi lebih di bidang pengembangan kapasitas sumber daya ASN agar siap menuju pemerintahan 4.0.

"Saya tidak ingin, di tahun 2021, masih ada ASN yang belum menguasai penggunaan teknologi informasi dan aplikasi yang menunjang kerja-kerja e-government," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini juga mengapresiasi kinerja dinas-dinas yang telah merespon baik dalam pelayanan publik. Di antaranya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Disisi lain, Umi juga meminta agar kinerja pelayanan di RSUD dr Soeselo lebih ditingkatkan mengingat banyak keluhan yang masuk terkait layanan rumah sakit itu, khususnya pelayanan di IGD. (dta/kpc)