Hasil Survei 100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf: Inilah Menteri Yang Paling Disukai dan Paling Dikenal

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju paling dikenal dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Setidaknya, demikian menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei bernama Indonesia Political Opinion (IPO).

Dalam data survei yang dirilis pada Sabtu (8/2) lalu, IPO mengajukan pertanyaan pertama pada 1.600 responden soal menteri paling dikenal di pemerintahan. Jawabannya, Prabowo Subianto paling dikenal.

Kemudian disusul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, dan seterusnya.

Sementara menteri paling tidak dikenal adalah Menpora yang juga politikus Golkar Zainuddin Amali.

• PSIS Hari Ini: Pascauji Coba Kontra Persik Kendal, PSIS Liburkan Pemain Sejenak

• Bayern vs Leipzig : VAR Batalkan Penalti, Bayern Muenchen Ditahan Imbang RB Leipzig

• Pengakuan Germo PSK yang Digerebek Andre Rosiade, Cerita dari Soal Tarif hingga Pria Pemesan Kamar

• Misteri Ada Dimana Arya Satria Suami Karen Pooroe Saat Sang Putri Dimakamkan?

Data survei diambil pada 10-31 Januari dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) yang membuat populasi terbesar diambil sampel lebih besar.

Data lapangan dianalisis 25 coder expert dan 20% dicek ulang melalui telepon.

Namun tak disebut populasi dalam survei ini, nasional atau provinsi tertentu. Juga tak disebut margin of error-nya.

Selain pengenalan sosok menteri, lembaga survei yang baru berdiri ini juga menguji persepsi publik soal menteri paling disukai di 100 hari Jokowi.

Hasilnya tak berbanding lurus dengan menteri paling dikenal.

Dari hasil survei, menteri paling disukai adalah Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Menlu Retno Marsudi, dan seterusnya. Sementara menteri paling tidak disukai adalah Menkumham Yasonna Laoly.

Menteri yang merangkap Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu memang tengah disorot soal sepak terjangnya 'mengawal' kasus dugaan korupsi eks caleg partainya, Harun Masiku, yang jadi buronan KPK.

Yasonna membantah melindungi Harun Masiku soal keberadaan Harun sudah di Indonesia, namun disebut masih di luar negeri.

Buntut kasus ini, Yasonna memecat Dirjen Imigrasi Ronny Shompie yang justru mengungkap keberadaan Harun di Indonesia.

Selain soal pengenalan menteri dan persepsi terhadap menteri yang disukai, IPO juga melakukan servei terkait kinerja kementerian dan lembaga. Hasilnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dinilai berkinerja paling baik.

Kemlu dinilai paling dipercaya masyarakat berkinerja baik dengan skor 84%, kemudian Kementerian PUPR (80,3%), Kementerian BUMN (77%), dan seterusnya. Sementara kementerian dengan skor paling rendah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora (17%), Kementerian Tenaga Kerja (24%) dan Kementerian Riset dan Teknologi (27%).

Untuk lembaga, TNI menjadi lembaga negara yang dinilai berkinerja paling baik (84%), lalu Badan SAR Nasional (80,3%) dan seterusnya.

Faktor dipercaya karena hasil kerja, konsistensi, popularitas, pintar, tegas, dan lainnya. Namun, IPO tidak memberi peringkat seluruh lembaga, melainkan hanya menulis 10 lembaga yang dianggap berkinerja baik.

Sementara lembaga berkinerja buruk menjadi pertanyaan berbeda. Hasilnya, lembaga yang kinerjanya dinilai paling buruk adalah Polri (70,5%), PSSI (66%), DPR (63,7%), dan seterusnya.

Adapun Kementerian yang kinerjanya dinilai paling buruk adalah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

”Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet.

Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua,” kata Dedi saat memaparkann diskusi bertajuk ‘100 Hari Kabinet Jokowi Ma’ruf Amin’ di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).

Dedi menerangkan, menurut 27,5% responden, Kemenag memiliki kinerja yang buruk.

Kemudian untuk kategori yang sama, sebanyak 25% responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk.

Tak hanya itu, sisanya ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23,6% responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23% dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21%.

Selanjutnya disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan 20%, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan 17%, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5%.

Lalu, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dengan 16% dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan 15,9%.

Menurut Dedi, ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian tersebut.

“Yakni 31% dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan dan 11% karena menteri dianggap orang partai serta 8% karena kegaduhan oleh menteri atau kebijakannya,” ungkapnya.

Alasan lain, yakni menteri yang memimpin kementerian tersebut sering tidak konsisten dalam memberikan informasi.

”Artinya menterinya tidak konsisten dengan statement sehingga itu dianggap hanya sebagai komoditas politik semata. Sehingga tidak produktif kinerjanya,” tambah Dedi. (tribun network/mam/dod)

• Berita Jateng: Harga Bawang Putih di Jateng Meroket Kenapa, Ternyata Ini Penyebabnya

• Hasil Liga Italia dan Klasemen Hari Ini: Inter Milan Geser Juventus ke Pamuncak, Lazio Menguntit

• DETIK-DETIK Mencekam Penembakan Massal yang Tewaskan 26 Jiwa, Ini Kronologi hingga Pelaku Ditembak