Fakultas Hukum Unnes Bekerjasama DPP Peradi Selenggarakan PKPA

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Fakultas Hukum Unnes kali pertama akan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di tahun ini.

Benny Sumardiana, pengajar Fakultas Hukum Unnes mengungkapkan pada Senin (10/2/2020) FH Unnes telah menjalin kerja sama dengan DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk menyelenggarakan PKPA.

• Nikahi Warga Cilacap, Bule Belanda Ini Nafkahi Istri dengan Jualan Kebab di Teluk Penyu

• BREAKING NEWS: Tak Diberi Rokok, Dua Remaja Tusuk Sopir Truk di Teluk Penyu Cilacap

• Viral di Media Sosial Video Siswi SMP di Purworejo Dibully Tiga Siswa, Polisi Bentuk Tim Khusus

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Mona Oktarina Istri Kombes Prasetyo Rachmat Meninggal di Jakarta

“Untuk pelaksanaan kami rencanakan bulan Juni atau Juli."

"Memang ini masih tentatif sebab kami masih melihat kemantapan dari segi lokasi, pengajar dan lain sebagainya."

"Lama pendidikan antara satu sampai dua bulan,” ungkap Benny saat dihubungi Tribun Jateng, Kamis (13/2/2020).

Dirinya berujar FH Unnes saat pertama kali berdiri sudah mendapat banyak tawaran dari asosiasi advokat untuk melaksanakan PKPA.

Hanya saja penyelenggarakan PKPA membutuhkan persiapan yang matang sehingga keberanian itu belum benar-benar muncul. 

Namun pada 2019 Menristek Dikti mengeluarkan peraturan yang menyatakan pendidikan profesi advokat diselenggarakan oleh pihak kampus.

Melihat hal tersebut FH Unnes semakin gencar dan melihat adanya peluang. 

Ketika sedang mengusahakan penyelenggaraan pendidikan profesi tersebut ternyata pada peraturan tertulis ‘akan diutamakan kepada kampus yang sudah pernah menyelenggarakan PKPA’. 

Kedua FH Unnes merasa pendidikan hukum banyak yang menciptakan peluang kerja terutama dalam penegakan hukum seperti hakim dan jaksa.

Tetapi mahasiswa FH Unnes yang begitu banyak dan potensial jika mengikuti PKPA harus ke kampus lain karena FH Unnes belum menyelenggarakannya.

Oleh sebab itu pihak kampus berpikir harus menjadi bagian pula dari ruang lingkup peradilan hukum satu di antaranya pengacara.

“Kalau pembukaan kami menargetkan awal Maret."

"Untuk biaya kuliah mematok harga yang rata-rata sama dengan kampus lain yang menyelenggarakan PKPA yakni sekitar Rp 5 juta."