Terima Bankeu Pemdes Terbesar di Jateng, Bupati Pati Ingatkan Kades Berhati-hati

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Pada 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan triliunan Rupiah untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Desa se-Jawa Tengah.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto, bankeu tersebut meliputi beberapa jenis.

Hal itu ia sampaikan ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam forum Sosialisasi Bankeu Pemdes Tahun 2020 Se Eks Karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (25/2/2020).

• Ade Mendadak Sulit Dihubungi, Padahal Korban Menikah Seminggu Lagi, DP Rp 42 Juta Lenyap

• Pasien dalam Pengawasan Corona Meninggal, RSUP Kariadi Semarang: Saat Dirawat di Ruang Isolasi ICU

• Jodi Ditangkap BNNP, Lagi Transaksi di Pedurungan Semarang, Pengendali Napi Lapas Kedungpane

• Nyaris Tanpa Tinggalkan Jejak, 100 Bal Rokok Gudang Kaliwungu Kendal Digasak, Dijual ke Temanggung

“Pertama, operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di 7.809 desa."

"Dengan total anggaran Rp 39 miliar, masing-masing desa akan menerima Rp 5 juta,” ucap dia.

Kedua, Pengembangan Kawasan Perdesaan untuk 53 desa di 12 kabupaten.

Masing-masing desa menerima Rp 50 juta, sehingga total anggarannya Rp 2,6 miliar.

Ketiga, Sarana dan Prasarana Perdesaan di 5.382 titik, dengan total anggaran Rp 941,2 miliar.

“Keempat, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa bagi 3.764 desa di 29 kabupaten."

"Masing-masing Rp 50 juta, sehingga totalnya Rp 188,2 miliar."

"Dari anggaran Rp 50 juta yang diterima masing-masing, Rp 30 juta digunakan untuk perbaikan 3 unit rumah tidak layak huni."

"Adapun sisanya Rp 20 juta untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” papar Sugeng.

Di samping itu, lanjut dia, tahun ini ada tambahan satu jenis bankeu, yaitu pengembangan desa wisata yang diampu Disporapar Jateng.

Bankeu ini tidak didapat seluruh desa. Terkait hal ini akan ada sosialisasi lebih lanjut.

• Lagi, RSUP Kariadi Semarang Tangani Pasien Gejala Klinis Suspect Corona, Berstatus Pengawasan

• Video Detik-detik Warga Cakung Ngamuk Serang Mall AEON Jakarta, Dituding Biang Kerok Penyebab Banjir

• Pasca Kebanjiran, RSUD Kraton Minta Maaf, Layanan di Ruang Radiologi Belum Bisa Dilakukan

• Datangkan Tiga Pemain Lagi, Langsung Gabung Latihan Persijap Jepara, Ini Sosok Mereka

Sugeng menyebut, dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten Pati mendapat alokasi Bankeu Pemdes terbanyak, yakni mencapai lebih dari Rp 152 miliar.

“Itu yang terbesar untuk Jawa Tengah. Karena memang jumlah desa di Pati paling banyak."

"Namun, jangan sampai bankeu ini malah menambah beban bagi para kades."

"Jangan ada praktik korupsi, pastikan semua tepat sasaran,” tandas dia.

Pada kesempatan tersebut, Sugeng juga menyampaikan, pada 2019 lalu, rata-rata capaian pencairan bankeu ialah 98 persen.

Artinya, ada dua persen yang tidak mencairkan bankeu.

“Kenapa kok tidak dicairkan? Kami harap tahun ini semua bantuan yang diberikan 100 persen dicairkan,” ungkap dia.

Bupati Pati Haryanto menuturkan, pada 2020 ini, Kabupaten Pati memang mendapat alokasi Bankeu Pemdes dari Pemprov Jateng dengan nominal terbesar dibanding kabupaten lain.

“Ada Rp 152,8 miliar. Itu belum termasuk KPMD yang ada Rp 2,005 miliar."

"Sehingga kalau ditotal ada Rp 154,8 miliar. Kami sangat terbantu dengan hal ini, sekalipun sudah ada dana desa,” ucap dia.

• Tiga Pasien Pengawasan Corona RSUP Kariadi Semarang, Agoes Poerwoko: Hasilnya Negatif

• Sungai Kaligung Dipenuhi Sampah di Tegal, Asobsi: Tanda Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat

• Nur Widhi Yakin Industri Properti Terus Bergerak Positif, Buktinya Melalui Properti Expo Semarang

• Warga Dukuh Mondoliko Tak Lagi Terisolir, Pemkab Demak Bangun Jembatan Apung

Menurut Haryanto, ini merupakan langkah baik agar penggunaan bankeu tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat guna.

Haryanto berharap, seluruh bankeu yang diberikan Pemprov Jateng dapat direalisasikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bukan sebaliknya, malah menimbulkan persoalan.

Terkait hal ini, Haryanto menegaskan, dirinya kerap mewanti-wanti pada kepala desa untuk sangat berhati-hati dalam mengelola uang.

“Dana desa, alokasi dana desa, bankeu provinsi maupun kabupaten, penggunaannya harus sesuai perencanaan, jangan tumpang tindih.

Misal, sudah dianggarkan di DD, SPJ-nya di bankeu.

Kalau seperti ini akan ketahuan, jangan sampai terjadi,” papar Haryanto.

Haryanto menegaskan kepada para Kades, kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan agar mereka paham dan tidak terbelit persoalan di kemudian hari.

“Jangan merasa, karena ketika nyalon kades habis uang banyak, kemudian dikira uang desa bisa dikantongi untuk mengganti biaya pencalonan."

"Padahal tidak bisa, yang memonitor banyak, transparan. Sekalipun ada potensi di sana, masyarakat sekarang juga tidak bisa dibohongi."

"Hati-hati, kades jangan sampai kena masalah, kena kasus, kemudian akhirnya terpaksa berhenti (menjadi Kades). Ini tidak dikehendaki,” tegas Haryanto. (Mazka Hauzan Naufal)

• Diduga Trauma Kelelahan di Pilkada 2019, Pendaftar PPS dan PKD Masih Kurang Banyak di Kendal

• Sasar ATM SPBU Semarang, Dafrisman Selipkan Korek Api di Lubang Mesin, Sebelum Tukar Kartu Korban

• Paolo Maldini Bocorkan Kontrak Ibrahimovic, 6 Bulan Bawa AC Milan Masuk Liga Champion, Jika Tidak

• Peringatan Dini BMKG: Berlaku Hingga Kamis, Jateng Diguyur Hujan Ekstrem, Ini Data Lengkapnya