Jampersal di Kendal Belum Optimal, Tahun Lalu Mentok Cuma 66 Persen

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Anggaran program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Kendal dinilai belum terserap maksimal.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kendal mencatat dari total penyerapan 2019, hanya 66 persen.

Hal ini menjadi catatan Pemkab Kendal untuk bisa memaksimalkan anggaran yang ada dalam upaya penekanan risiko kematian ibu dan anak.

• Dragan Sebut Persipura Jayapura Cetak Gol Karena Kesalahan Lini Belakang PSIS Semarang

• Persekat Tegal Cetak Delapan Gol, Menang Telak Hadapi Africa Selection, Abong: Kami Kelelahan

• Video Warga Korea Bunuh Diri di Solo Tinggalkan Surat

Kepala Dinkes Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay menyampaikan, pada 2020 Jampersal mempunyai nilai anggaran Rp 2,5 miliar.

Dana tersebut diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gelontoran anggaran Jampersal di Kabupaten Kendal dalam 2 tahun terakhir dinilai belum maksimal.

Pada 2019 lalu hanya terserap sebesar 66 persen, meski mengalami peningkatan 11 persen dari tahun sebelumnya 2018.

Pihaknya akan terus mencoba memaksimalkan dana yang ada dalam rangka mendukung program penekanan angka kematian ibu dan anak.

"Ini menunjukkan masyarakat belum memanfaatkan fasilitas yang ada dengan maksimal dari program Jampersal," terang Ferinando kepada Tribunjateng.com, Minggu (1/3/2020).

Kata Feri, Jampersal ada untuk membantu biaya persalinan keluarga miskin atau kurang mampu.

Dengan prioritas keluarga miskin diharapkan bantuan anggaran tepat pada sasaran.

Setidaknya ada 5 hal yang akan tercover Jampersal.

• 100 PPK Dilantik, Ketua KPU Kendal: Ibarat Hidup di Aquarium, Bakal Selalu Jadi Sorotan

• BREAKING NEWS, Pria Tanpa Identitas Meninggal di Depan Kantor PN Semarang, Ini Ciri-cirinya

• Video 9 Pengedar Narkoba di Karanganyar Dibekuk

Mulai dari transportasi saat melakukan persalinan, pembiayaan di kala menunggu waktu melahirkan termasuk makan dan minum saat berada di Rumah Tunggu Persalinan (RTP).

Ganti biaya persalinan, biaya perawatan bayi masa nifas 40 hari, hingga perawatan satu paket ibu dan anak.

Persyaratan untuk menadapatkan fasilitas Jampersal pada dasarnya tidak sulit.

Yang diutamakan adalah keluarga kurang mampu belum masuk pembiayaan apapun dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Diutamakan mempunyai KTP asli kependudukan daerah dan diperbolehkan dari luar daerah yang berdomisili di daerah tersebut.

Serta membawa surat keterangan kurang mampu dari kelurahan.

"Jampersal ada di Puskesmas, artinya jaminan persalinan ini hanya tersedia untuk biaya persalinan di Puskesmas."

"Tetapi jika tidak memungkinkan dirawat di puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit secara otomatis akan tercover juga sesuai ketentuan yang ada maksimal Rp 12 juta," terangnya.

Hampir semua Puskesmas di Kendal telah tersedia layanan Jampersal.

• Kecelakaan di Bandungan, Bus Rem Blong, Tabrak Empat Kendaraan, Pembonceng Motor Meninggal

• Hati-hati Lintasi Lebakbarang, Ada Longsor di Jalur Menuju Paninggaran Pekalongan

• Video Pencuri Hape di Rumah Warga Semarang Terekam CCTV

Meliputi semua Puskesmas di Kecamatan Boja, Patean dan wilayah atas, serta Puskesmas Ringinarum dan Puskesmas Kendal I dan puskesmas di Selokaton.

Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan 5 rumah sakit di Kendal, meliputi RSUD dr Soewondo, RS Charli, RS Darul Istiqomah, RS Baitul Hikmah, dan RS Islam Kendal.

Mengenai tingkat rendahya serapan penyaluran program Jampersal di Puskesmas, Feri menyebutkan, terdapat beberapa faktor yang terjadi dalam kondisi real beberapa tahun terakhir.

Di antaranya, keluarga lebih memilih langsung membawa sang ibu ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas, banyaknya keluarga yang sudah mampu untuk membiayai persalinan.

Hingga adanya riwayat penyakit berisiko yang tidak tercover dalam pembiayaan Jampersal sehingga langsung dibawa ke rumah sakit.

"Jadi kalau persalinan normal tanpa kendala bisa ditangani di puskesmas. Jika ibu hamil berisiko tinggi."

"Misal punya riwayat sakit jantung, paru-paru, dan lainnya yang rentan membahayakan setelah dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit."

"Semua ditanggung biayanya sesuai prosedural yang ada."

"Silakan masyarakat tidak mampu manfaatkan fasilitas program Jampersal ini. Biaya persalinan sudah ditanggung pemerintah," imbaunya.

• Video Talut Longsor di SDN Kalibanteng 02 Semarang Belum ditonton•1 Mar 2020 0 0

• Video Penyesalan Tukang Es yang Mencuri Susu di Minimarket untuk Bayinya

• Video Alat Berat Dikerahkan Bersihkan Longsoran di Jalan Provinsi Pekalongan-Banjarnegara

Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinkes Kabupaten Kendal, Endang Jumini menambahkan, langkah mengoptimalkan program Jampersal dilakukan.

Pihaknya bersama petugas masing-masing puskesmas dan bidan desa melakukan koordinasi berkeliling mendata warga setempat yang sedang hamil.

Melalui bidan desa, pihaknya mendata jumlah ibu hamil serta memantau perkembangan kesehatan ibu maupun janin yang dikandungnya.

Selain menyarankan dan memutuskan persalinan terbaik nantinya, bidan desa maupun petugas puskesmas akan mendampingi ibu hamil hingga persalinan selesai.

Selain itu, kata Dina, petugas juga menyarankan ibu hamil untuk singgah di ruang tunggu persalinan yang disediakan puskesmas.

Hal itu bertujuan agar pemantauan kesehatan ibu dan janin lebih mudah dan mengurangi risiko yang bisa datang kapanpun.

"Kami sudah keliling data ibu hamil, selain itu kita sudah cek RTP yang ada terkait kelayakan dan fasilitas."

"Saat ini ada 11 RTP dari 30 puskesmas yang ada, kita harap bisa dimanfaatkan dengan baik."

"Waktu yang difasilitasi paling tidak 3 hari, 2 hari sebelum waktu lahiran dan 1 hari setelah lahiran."

"Banyak fasilitas yang tercover sesui prosedur yang ada semua sesuai program pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan anak," ujarnya. (Saiful Ma'sum)

• Tiago Akui Solidnya Lini Tengah PSIS Semarang, Babak Pertama Bikin Frustasi Pemain Persipura

• Tinggalkan Rumah, Madio Lupa Matikan Kompor, Rumah Warga Banyumanik Semarang Ini Ludes Terbakar

• Tanah Menyerupai Bubur Sudah Meluas, Warga Desa Jolosekti Diminta Waspada, BPBD Batang Pasang EWS