Berita Purbalingga
Menteri Desa PDTT Ajukan Presiden Joko Widodo Kunjungi Purbalingga
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar ingin ajukan Kabupaten Purbalingga sebagai nominasi da
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar ingin ajukan Kabupaten Purbalingga sebagai nominasi daerah untuk dikunjungi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Halim mengatakan ada sejumlah nominasi daerah yang sedang dilakukan verifikasi.
Hasil verifikasi tersebut akan dikirimkan ke Presiden untuk dikunjungi.
• Beli Honda Jazz Cash tapi Mobil Malah Ditarik Debt Collector, Ihsan Lapor ke Polsek Gemolong Sragen
• Asisten Yakin Ririn Ekawati Konsumsi Narkoba, Ternyata Sempat Muntahkan Pil Happy Five di Mobil
• Dul Jaelani Mundur dan Bungkam Soal Tiara : Saya Mundur Tak Ingin Ganggu & Hargai Kekasih Tiara
• Gagal Rampok Mobil, Begal Jerat Leher Driver Grab Boyolali Pakai Kabel USB dan Tusuk Perut Sisi Kiri
"Saya tidak mau memberikan laporan kepada Presiden sebelum saya melakukan cek and ricek.
Perlu diketahui Presiden kita tidak berkenan jika direkayasa , " kata dia saat mengunjungi destinasi wisata D'las yang bertempat di Desa Serang Kecamatan Karangreja, Selasa (10/3/2020).
Menurutnya, Kabupaten Purbalingga masuk dalam nominasi karena memiliki banyak varian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Terlebih Purbalingga akan memiliki bandara Jenderal Besar Soedirman.
"Hal ini membuat akses regionalnya bagus dan desa-sekitar bandara serta di Purbalingga harus melakukan persiapan yang matang sehingga dapat memanfaatkan betul keberadaan bandara, " ujarnya.
Desa Digital
Di sisi lain, pihaknya menghimbau agar setiap daerah memiliki desa digital.
Dirinya menargetkan tahun 2021 harus ada beberapa desa digital.
"Salah satu ukuran desa digital adalah pengelolaan dana desa menggunakan cashless (Non tunai)," tuturnya.
Menurut dia pengelolaan dana desa dengan sistem cashless sangat penting terkait urusan inklusi keuangan di desa maupun masyarakat.
Sistem tersebut dapat membantu kepala desa untuk mempermudah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
" Kalau cashless menggunakan rekening atau Informasi Teknologi (IT) jejak digital uang menjadi jelas.
Hali ini sangat membantu kepala desa," tutur dia.
Ia mengatakan sudah harus ada 70 persen desa di Indonesia menerapkan sistem Cashless.
Pihaknya akan menyiapkan jaringan terlebih dahulu dan menggandeng perbankan.
" Untuk tahun ini sistem cashless sudah mencapai 10 persen, " kata dia. (rtp)
• Kecelakaan Pikap L300 Terjun ke Jurang Sedalam 50 Meter di Banjarnegara, Untung Tersangkut di Pohon
• Bawaslu Kabupaten Semarang Patroli Medsos, Incar ASN Tak Netral
• Di Jawa Tengah Tercatat Ada Sekitar 350 Ribu Orang Penyalah Guna Narkoba
• Video Detik-detik CCTV Kecelakaan Beruntun di Pati, Angkot Tergencet 2 Truk, Sulasih Meninggal Dunia