Rapat Koordinasi TPAKD se-Propinsi Jawa Tengah, Pemda Harus Pintar Melihat Potensi Daerahnya

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Masih banyak masyarakat yang hidup dalam jeratan rentenir.

Ketergantungan terhadap rentenir tersebut salah satu alasannya adalah kemudahan dalam hal akses keuangan yang ditawarkan.

Padahal nyatanya akses keuangan melalui rentenir sangat merugikan bagi para pedagang atau warga itu sendiri.

• Resmi Diumumkan, Mulai April Karyawan Bergaji hingga Rp 16 Juta Per Bulan Bebas Pajak Penghasilan

• Kamar Tidur Rasanya Berputar dan Saya Sulit Bernafas, Cerita Mantan Pasien Positif Corona

• Warga Solo yang Meninggal Positif Corona Dimakamkan di Magetan Jatim, Pemakaman Sesuai Prosedur

• Pengasuh Pondok Pesantren di Kab Semarang Nikahi Anak 7 Tahun, Anak Tetap Tinggal dengan Orangtuanya

Pesan itu disampaikan oleh Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sardjito dalam acara Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Propinsi Jawa Tengah, Jumat (13/3/2020). 

Bertempat di Hotel Java Heritage Purwokerto, Sardjito mengatakan jika kunci pemerataan adalah pada kinerja dari Pemda.

"Tim TPAKD Ini lengkap, ada Pemda, OJK,  Bank Indonesia.

Oleh karena itu, mulailah melihat potensi daerah," ujarnya kepada TribunBanyumas.com, Jumat (13/3/2020).

Pihaknya berpesan jika setiap TPAKD, janganlah membuat program yang muluk-muluk.

Memperluas dan memperdalam sosialisasi program menjadi sangat penting.

Jika tidak ada fasilitasi TPKAD hal itu akan membuat masyarakat merasa bingung mau mencari akses keuangan dimana.

Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

"Inilah tugas pemda dan mumpung ada TPKAD dan anggaran khusus untuk itu," tandasnya.

Meskipun demikian masyarakat juga dapat melakukan komplain agar dapat menjadi bahan koreksi bagi para petugas TPKAD.

Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Herru Sethiadie mengatakan ada tiga point yang mesti diperhatikan.

Pertama adalah bagaimana daerah memiliki program yang bukan saling menduplikasi tapi saling mendukung.