Bawaslu Sebut Partisipasi Masyarakat Masih Rendah, Indeks Kerawanan Pilwakot Semarang di Atas 50%

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Semarang sebesar 51,9 persen.

Angka tersebut masuk pada level kerawanan kategori sedang.

Hal tersebut disampaikan Kordiv Hubla dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Nining Susanti saat rapat koordinasi Bawaslu dengan stakeholder terkait Deseminasi Indeks Kerawanan Pemilu pada Pilkada tahun 2020 Kota Semarang, di UTC Hotel, Senin (16/3/2020).

• Pasangan Selingkuh Ini Kelabakan Tepergok Berhubungan Intim, Satpol PP : Ngaku Numpang Sholat Isya

• 5 Berita Populer: Ganjar Umumkan Seluruh Sekolah Jateng Libur 2 Minggu hingga Sopir Grab Dibegal

• Jimmy Meninggal di Depan Kantor Kelurahan di Candisari Semarang, Tepat saat Memarkir Motornya

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, H Supono Mustajab Purbalingga Meninggal Kecelakaan, Sopir Raib

"Ini laporan hasil penyusunan IKP yang basis datanya diambil dari pemilu 2019 dan pilkada 2018.

Proses pengumpulan data IKP mulai September diawali dengan diturunkannnya instrumen pengumpulan data dari Bawaslu RI," papar Nining.

Menurut Nining, meskipun IKP kota semarang dalam kategori sedang, tetap saja ada dimensi-dimensi kerawanan yang perlu diwaspadai bersama agar tidak terjadi pada pilwakot 2020 mendatang.

Dia menyebutkan, kerawanan tertinggi di Kota Semarang ada pada dimensi partisipasi politik. Partisipasi pemilih di Kota Semarang saat pencoblosan memang tinggi yang mana pada pemilu 2019 lebih dari 80 persen dan pada pilkasa sekitar 60 persen.

Namun, pendukung lain yakni keterlibatan partai politik dalam mengedukasi kader di setiap tahapan pemilu masih belum sesuai yang diharapkan.

Begitu juga partisipasi masyarakat dalam pengawasan setiap tahapan pemilu juga dinilai masih sangat rendah.

Dari 45 kasus pada Pemilu lalu, hanya lima kasus yang merupakan laporan masyarakat.

"Asumsinya, semakin partai tidak mengedukasi kadernya dan semakin rendah partisipasi masyarakat dalam pengawasan, semakin besar potensi kerawanan pemilu," ujarnya.

Dia melihat ada beberapa hal yang terjadi selama pemilu 2019 lalu seperti pergeseran suara, pemungutan suara ulang, dan ajudikasi.

Dia berharap potensi-potensi tersebut bisa diantisipasi agar tidak terjadi lagi pada Pilwakot 2020.

"Dengan adanya pemetaan kerawanan diharapkan semua pihak bisa sama-sama melakukan pencegahan," katanya.

Disebutkan, jumlah pemantau pemilu di Kota Semarang pada pesta demokrasi lalu sangat minim.

Bahkan, jumlahnya jauh dibawah kabupaten/kota lain.

Nining berharap organisasi masyarakat bisa memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

Sementara penyelenggara pemilu bisa meningkatkan pelayanan terutama dalam proses pencalonan, akurasi data pemilih, akuntabilitas, dan penghitungan suara dan sosialisasi masyarakat.

Partai politik juga diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada.

Senada, Kordiv Divisi Penindakan dan Pencegahan Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengatakan, dengan adanya IKP Kota Semarang Pilkada Tahun 2020 penting untuk memetakan daerah yang memiliki kerawanan tinggi.

Diharapkan, potensi kerawanan tidak terjadi pada pilwakot nanti. (eyf)

• Prodi D3 Farmasi SV UNS Solo Produksi Sendiri Hand Sanitizer, Ditantang Buat 3.000 Botol

• Mulai Hari Ini, Jam Kunjung Pasien di Rumah Sakit Rujukan Virus Corona di Kabupaten Tegal Ditiadakan

• Kesaksian Warga Kebumen yang Tetangganya Meninggal Seusai Diisolasi di RSUD Margono Purwokerto

• Ekonom Unnes Warning Pemerintah Wajib Waspadai Panic Buying