MUI Diminta Keluarkan Fatwa Haram Mudik? Ini Alasannya

"Kalau itu tidak dilarang maka bencana dan malapetaka yang lebih besar tentu bisa terjadi. Itu sudah sesuai dan sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya 'Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan'," kata Anwar.

"Dan melanggar ketentuan agama tersebut serta protokol medis yang ada jelas-jelas akan sangat berbahaya karena akan bisa mengganggu dan mengancam kesehatan serta jiwa dari yang bersangkutan dan juga diri orang lain," lanjut dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik usulan Wapres Ma'ruf Amin.

Menurut dia, fatwa ulama akan lebih didengar oleh masyarakat karena selama ini banyak masyarakat yang berdalih dengan ayat serta syariat. 

"Nanti kalau MUI bisa keluar fatwa, tugas saya sebagai umaro (pemimpin) tinggal menguatkan. Jadi mohon inovasi Pak Wapres adalah menghasilkan fatwa yang menguatkan demi keselamatan dan menjauhi kemudaratan," ujar Ridwan Kamil, saat mendampingi Wapres.

Adapun dalam laporannya, Ridwan menyebutkan, apabila mudik bisa dikendalikan, maka ia yakin di daerah-daerah pelosok bisa aman terkendali secara terukur dari Covid-19.

Polri Larang Anggotanya Mudik

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan telegram yang melarang seluruh anggota Polri melakukan mudik Lebaran tahun ini.

Larangan mudik itu sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. "Tentang ketentuan untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik Lebaran bagi personel Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono lewatvideo conference, Jumat (3/4).

Agro mengatakan telegram bernomor ST/1083/IV/KEP.2020 itu ditandatangani Kapolri pada Jumat (3/4).

Larangan mudik itu juga berlaku untuk keluarga personel Polri dan PNS di lingkungan Polri.

Selain larangan mudik, telegram itu berisi perintah menjaga jarak dalam berkomunikasi. Anggota Polri juga diminta membantu beban masyarakat di tengah penyebaran COVID-19.

"Membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya. Keempat menerapkan perilaku hidup bersih," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua perangkat daerah memperhatikan warga perantau dari Jabodetabek yang masuk ke daerahnya.

Jokowi mengatakan pemudik dari Jabodetabek harus ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan diwajibkan isolasi mandiri di kampung halaman.

"Pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa dilakukan sebagai orang dalam pemantauan, sehingga harus menjalankan isolasi mandiri," kata Jokowi, Kamis (2/4). (kpc/aji)