DPRD Kabupaten Pekalongan

DPRD Minta Penjelasan Penanganan Virus Corona di Kabupaten Pekalongan

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan oleh satgas di antaranya penanganan virus corona

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja gabungan komisi I, II, III dan IV bersama Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Virus Corona atau Covid-19 di aula DPRD setempat, Selasa (6/4/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan oleh satgas di antaranya yaitu bagaimana cara penanganan virus corona agar tidak masuk di Kabupaten Pekalongan dan dampak sosial dari wabah ini.

"Oleh karena itu, kami mengundang tim satgas Covid-19 Kabupaten Pekalongan untuk bisa rapat bersama DPRD untuk membahas penanganan virus corona di Kabupaten Pekalongan," kata Hindun kepada Tribunjateng.com.

Mulai Besok Jalan di Kota Semarang yang Ditutup Bakal Ditambah Lagi, Ini Titiknya

Hari Ini Penutupan Jalan Kota Semarang Tahap II Ditunda, Ini Penjelasan Kepala Dishub

Eva Yolanda Disambut Kerumunan Warga di Zona Merah Corona, Polisi: Tak Masalah Dianggap Kecolongan

Menurutnya, dari wabah ini dampak sosial yang akan terjadi yaitu banyaknya masyarakat yang tidak bekerja, lalu pemudik yang pulang ke kampung halaman itu juga tidak bekerja dan ini menambah penggangguran di Kabupaten Pekalongan.

"Hal tersebut perlu dipikirkan bersama-sama. Dari hasil rapat tadi, saya minta kepada satgas segera mengajukan untuk mendahului perubahan APBD di Kabupaten Pekalongan, kalau sesuai instruksi Mendagri tanggal (9/4/2020) harus selesai dan kami meminta agar tanggal (8/4/2020) segera diusulkan untuk dibahas oleh anggota dewan," ujarnya.

Sehingga, harapan masyarakat tentang bagaimana penanganan dampak sosial karena virus corona segera bisa dilakukan.

Hindun juga mengungkapkan, apabila ini sudah disetujui pihaknya berharap distribusi bantuan untuk dampak sosial tepat sasaran.

Sementara itu, Riswadi wakil pimpinan dewan juga mempertanyakan mengenai re-alokasi maupun reposisi anggaran untuk menjalankan kegiatan pencegahan penanangan virus corona.

"Terhadap masalah ini pemerintah apa yang akan dilakukan, kemudian mau berbuat apa, lalu membutuhkan dana berapa karena bagaimanpun nantinya akan mengambil dana dari rakyat."

"Lalu, soal realokasi dan reposisi anggaran, apakah dari eksekutif sudah melakukan penyusunannya. Kalau memang sudah, maka pihak dewan harus mengetahui dari pos mana saja yang akan diambil," kata Riswadi

Menurutnya, yang paling penting itu bagaimana caranya bisa menjauhkan virus corona ini.

"Jadi sebelum virus ini menyerang, maka kita harus secepatnya memberantas, bukan menunggu sampai virus corona menyerang, lalu melakukan penanganan seperti mengatasi dampak dari wabah ini ke masyarakat dan lainnya," ujarnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Pekalongan, Mukaromah Syakoer menjelaskan, gugus tugas sudah mulai dijalankan mulai (14/3/2020) dan pelaksanaannya juga sudah dilakukan diantaranya menjadikan RSUD Kraton sebagai rumah sakit rujukan regional lini pertama untuk pasien virus corona.

Kemudian menetapkan RSUD Kajen dan RSI Pekajangan sebagai rumah sakit rujukan lini kedua dan menyiapkan Puskesmas Wonokerto 2 sebagai rujukan lini tiga.

"Kami juga, melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat soal penyemprotan disinfektan, dan penyediaan tempat cuci tangan di sejumlah fasilitas umum serta imbauan penggunaan masker."

"Kami juga mengimbau kepada semua tempat wisata maupun hiburan agar untuk sementara ditutup, dan masih banyak lagi kegiatan lain yang dilakukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Pekalongan," kata Mukaromah Syakoer. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved