Ramadan 2020
UPDATE RAMADHAN 2020: Lebaran Bagi Perantauan hingga Tjahjo Kumolo Larang PNS Pulang Kampung
Tahun 2019 silam jumlah pemudik masuk Jateng mencapai sekitar 8,4 juta orang lengkap dengan membawa bekal hidup minimal dua pekan di pedesaan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Tahun 2019 silam jumlah pemudik masuk Jateng mencapai sekitar 8,4 juta orang lengkap dengan membawa bekal hidup minimal dua pekan di pedesaan yang tentu ada nilai plus bagi ekonomi Jawa Tengah.
Pemda dan masyarakat menyambut baik mereka dengan mempersiapkan berbagai hal termasuk akses jalan, objek wisata dan aneka even hiburan.
Saat ini kebalikannya. Jauh hari sebelum Ramadan 2020, Pemerintah sudah menganjurkan agar warganya jangan mudik karena sedang terjadi pandemi Covid-19.
Aparatur Sipil Negara atau ASN/PNS dilarang mudik dan mengambil cuti selama wabah virus corona.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 46 atau 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik dan atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19.
• BERITA LENGKAP: Bentrok TNI Polri di Mamberamo Raya Papua Tewaskan 3 Anggota Polisi
• Simak Prakiraan Cuaca BMKG di Purwokerto Hari Ini Senin 13 April 2020
"ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19," kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Jumat akhir pekan lalu.
Tjahjo mengatakan, ASN diperbolehkan pergi apabila mengalami suasi genting. Sebelum pergi, ASN diwajibkan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Begitu pula dengan pengajuan cuti, yang diperbolehkan hanya cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.
Sudah banyak imbauan baik dari pejabat pemerintah pusat maupun daerah, agar para perantau tudak mudik atau pulang ke kampung halamannya. Namun demikian, faktanya, sudah ada ratusan ribu orang yang mudik ke Jawa Tengah dengan berbagai alasan dan musabab.
Pemprov Jateng mencatat, pada 31 Maret terdapat 131.977 pemudik. Terhitung 27 Maret, jumlah pemudik mencapai 20.500 perhari dan menurun pada 28 Maret menjadi 12.717 orang.
Tanggal 29 Maret ada 18.941 pemudik masuk Jateng. Tanggal 30-31 Maret meningkat drastis yaitu ada 72.429 dan 131.977 orang pemudik.
Baru pada 1 April penurunan terjadi. Dalam satu hari itu ada sebanyak 20.005 pemudik. Makin menurun pada 2 April ada 15.919 pemudik.
Lonjakan terjadi lagi pada 3 April dengan masuknya 87.378 pemudik, pada 4 April turun jadi 26.919 dan naik lagi pada 5 April jadi 38.098 orang.
Baru pada 6 April jumlah pemudik benar-benar turun drastis dengan hanya 6.361 pemudik dan 7 April hanya 4.636 pemudik yang masuk ke provinsi ini. Secara kumulatif, sudah ada 489.700 warga Jateng yang pulang dan tiba di kampung halamannya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memastikan pemerintah akan mencukupi kebutuhan para perantau asal Jateng yang tidak mudik, minimal kebutuhan dasar.
Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk mengamankan jaring sosial dan ekonomi di tengah wabah. Ganjar meminta para pekerja di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Jabar, Jatim, Bali dan lainnya diminta menetap di lokasi masing-masing.
"Saya sarankan warga Jateng yang bekerja untuk tidak mudik. Saya doakan semua sehat, tapi kalau tidak sehat dan terjangkit virus corona, maka anda bisa menularkan kepada keluarga tercinta di rumah, kan kasihan," kata Gubernur Ganjar.
Seorang perantau asal Batang, sebut saja Ofi Riyani memilih untuk tidak mudik. Wanita yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan BUMN di Jakarta ini, mengaku sedih dengan kondisi seperti ini.
Namun beruntung keluarganya sangat mendukung aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sementara tidak mudik dahulu.
"Saya terakhir mudik tahun baru kemarin. Setelah itu belum mudik lagi," kata Ofi kepada Tribun Jateng. "Ya pasti sedih. Orangtua khawatir dan sedih juga.
Tapi alhamdulillah mereka mendukung saya untuk tidak mudik. Karena mereka paham konsekuensinya dan juga ingin mengikuti aturan pemerintah," ujar dia.
Ofi menyatakan, tidak akan mudik sampai pandemi covid-19 berakhir. Walaupun jika nanti diharuskan terpaksa menjalankan perayaan Idul Fitri di tempat perantauan. "Saya sudah bertekad untuk tidak mudik sampai pandemi berakhir. Walaupun nanti hingga perayaan Idul Fitri," tuturnya.
"Saya sendiri juga sadar bagaimana supaya badan tetap fit dan tidak mudah terserang penyakit. Disarankan untuk minum jamu buatan sendiri tiap hari, vitamin, jaga pola makan, dan cukup istirahat. Tak lupa untuk terus berdoa," beber Ofi.
Ofi beruntung diberi kesempatan untuk bisa bekerja di rumah kos selama pandemi covid-19. Selain itu, dirinya juga mendapatkan fasilitas masker, hand sanitizer, dan vitamin.
"Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk WFH dulu. Selain itu kami juga bisa mengakses website untuk memantau penyebaran covid-19 di area perusahaan. Kantor juga rutin melakukan penyemprotan desinfektan," kata Ofi yang tinggal di perbatasan dengan Jakarta Selatan.
Biaya Ekonomi makin tinggi
Terpisah, Angelina Ika Rahutami seorang ekonom Unika, menilai dampak ekonomi mudik tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlepas dari anjuran pemerintah agar para perantau tidak mudik, dan faktanya sebagian sudah mudik tiba di kampung halaman di Jawa Tengah, pengamat ekonomi ini melihat ada hal berbeda.
Menurutnya, sebagian besar pemudik bukanlah mudik karena Lebaran. Sebagian besar dari mereka mudik karena sudah tidak memiliki pekerjaan lagi di kota, atau dirumahkan, atau mengalami penurunan daya beli yang sangat banyak.
Secara ekonomi, masuknya ribuan pemudik ke desa atau pun kota asal, dengan ketidakjelasan kapan pulang, berbeda dengan arus mudik biasa yang akan memiliki kepastian kapan mereka akan kembali ke kota. Akan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Dan biaya ekonomi makin tinggi bila ternyata kepulangan mereka membawa dampak penyakit.
Biaya yang muncul adalah biaya individual dan biaya sosial. Biaya individual akan ditanggung oleh rumah tangga, tempat para pemudik ini kembali. Artinya setiap rumah tangga akan bertambah beban pengeluarannya.
Belum lagi bertambah biaya sosial berupa penyiapan tempat isolasi mandiri bagi pemudik. Meski ini sudah disediakan oleh pemerintah Jateng, namun tetap ada biaya sosial yang ditanggung karena rumah atau bangunan ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan yang lain.
"Jadi ada trade off di sana biaya sosial yang terjadi bila ternyata pemudik akan menetap lebih lama dan dalam jangka waktu lama. Ada pengangguran sementara yang muncul di desa atau kota. Pengangguran sementara ini harus dipikirkan karena tidak hanya berdampak bagi rumah tangga secara individual namun juga bagi kampung/desa/kota tersebut," kata Angelina.
Maka dana stimulus fiskal baik nasinal, maupun provinsi/kabupaten/kota telah diberikan BLT untuk orang yang kena PHK. Untuk Jateng melalui kartu Pra kerja, kisarannya 600 ribu per bulan harus tepat sasaran dan transparan.
"Bisa dimulai dari usaha yang sudah ada namun diperluas dengan melibatkan para pemudik yang ada. Hal yang paling penting adalah sebaiknya tidak mudik. Namun ketika itu sudah terlanjur, maka kepemimpinan di tingkat paling bawah dan kegotongroyongan sedang diuji," ujarnya.
Angelina Ika Rahutami menambahkan, inisiatif kepemimpinan di level terendah diperlukan untuk mendampingi stimulus fiskal yang ada. Inisatif berupa inovasi pembukaan usaha baru yang mungkin bersifat sementara.
Tidak harus bangun gedung
Gubernur Ganjar sudah mewanti-wanti agar para perantau tidak mudik pulang kampung. Namun demikian, karena sudah ada ratusan ribu warga Jateng yang "terlanjur" mudik maka harus diantisipasi dengan baik.
Seluruh kepala desa diminta menyiapkan tempat isolasi khusus untuk menampung para pemudik. Perantau yang pulang kampung, wajib di isolasi di tempat khusus itu selama 14 hari. Ganjar meminta seluruh kepala desa segera menyediakan tempat isolasi.
Tidak perlu membangun gedung baru, kepala desa dapat mengoptimalkan gedung balai desa atau gedung pertemuan lain sebagai tempat isolasi itu.
Nantinya lanjut dia, setiap perantau yang pulang kampung harus didata dan diisolasi selama 14 hari di tempat-tempat khusus tersebut. Apabila ada yang menolak, maka TNI/Polri diminta mengambil tindakan tegas.
"Nanti kami bantu bagaimana cara mengelolanya. Kami juga sudah minta bantuan TNI/Polri untuk membantu melakukan penjagaan melalui Babinsa dan Babhinkamtibmas di desa-desa," tegasnya.
Selain kepada pemudik, Ganjar juga meminta seluruh Kepala Desa untuk mengamankan para lansia dan penyandang disabilitas di desanya masing-masing. Mereka yang termasuk kelompok rentan ini, harus diamankan terlebih dahulu dari dampak penyebaran covid-19.
"Kalau perlu diisolasi dulu dan tidak boleh bertemu dengan keluarga yang baru pulang dari perantauan. Untuk kebutuhan mereka, desa bisa mencukupi menggunakan anggaran yang ada atau menggerakkan gotong royong masyarakat. Buat lumbung pangan dan gerakkan kembali jimpitan," tegasnya.
Para kepala daerah juga dipersilahkan jika memang harus menutup tempat-tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan seperti alun-alun, objek wisata, pantai dan sebagainya. Juga melarang setiap bentuk aktifitas massal seperti peribadatan dan resepsi pernikahan. (tim)
