FPKB DPRD Jateng Minta Anggaran Corona Diprioritaskan ke Sembako dan Modal UMKM

Jangan mengada-adalah," tandasnya.

Program penanganan corona, kata dia, harus tepat sasaran.

Pendataan harus obyektif dan memenuhi rasa keadilan.

Kemudian, data penerima harus terverifikasi dengan baik. P

etugas pendataan baik yang dikoordinir Dinas Sosial maupun yang melibatkan kepala desa harus punya ukuran yang jelas, siapa yang layak dibantu.

"Jangan terus terulang, kejadian seperti program PKH misalnya.

Warga yang rumahnya bagus dapat bantuan, yang rumahnya gedheg (pagar) terlewati bantuan.

Ini karena pendataan yang subyektif.

Zalim kita jika berlaku demikian," ujarnya.

Syarif melanjutkan, jangan ada penerima bantuan dobel.

Sehingga yang betul-betul membutuhkan tertinggal, tidak memperoleh bantuan.

Ia mengatakan, anggaran juga harus akuntabel.

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya.

Tidak terjadi duplikasi anggaran dan betul betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat.

Karena dalam program penanggulangan Covid-19 ini, pemerintah di semua tingkatan menyiapkan anggaran termasuk pemerintah desa.