FPKB DPRD Jateng Minta Anggaran Corona Diprioritaskan ke Sembako dan Modal UMKM

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah memberikan sejumlah catatan anggaran penanganan virus corona atau Covid-19 di provinsi ini.

Alokasi dana sebesar Rp 1,4 triliun itu tengah dalam tahap persiapan.

"Mumpung masih awal, kami wajib memberikan catatan.

Catatan ini diperlukan, agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan ada rasa keadilan bagi masyarakat," kata Ketua F-PKB DPRD Jateng, Syarif Abdillah, dalam pesan tertulis, Senin (13/4/2020).

• BREAKING NEWS: Kecelakaan Tabrak Lari di Semarang, Mobil Seret Motor 1,4 Km, Sopir Dihajar Warga

• Bima Arya Sembuh Corona, Walikota Bogor Rutin Minum Air Rebusan Jahe dan Sirih Merah Selama di RS

• Tubuh Ganjar Terbakar Saat Mainan Hand Sanitizer

• Inilah Sosok Anisha Isa Calon Mantu Sultan Bolkiah-kah? Bukan Orang Sembarangan

Syarif mencontohkan, ada alokasi anggaran bantuan untuk panti asuhan.

Berupa paket berisi disinfektan dan sabun dengan total nilai hampir Rp 15 miliar.

Legislator asal Banyumas ini menuturkan saat ini yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah sembako atau beras.

Jika sampai saat ini program penanganan Covid-19 belum dieksekusi, bantuan tersebut dinilai sia-sia.

"Kami paham ini upaya pencegahan dan pola hidup bersih tapi kalau sampai saat ini program itu belum dieksekusi, tentu sabun dan disinfektan ini menjadi mubazir.

Hari ini, rakyat membutuhkan sembako dan bantuan sosial untuk hidup sehari-hari," tukasnya.

Selain itu, alokasi anggaran untuk program yang orientasinya adalah pelatihan bagi para pemuda dan kelompok usaha kecil menengah (UKM).

"Hari gini kok ngomong pelatihan.

Saya kira yang dibutuhkan UKM dan UMKM serta pedagang kecil adalah modal dan perlindungan usaha.

Bukan lagi pelatihan dan pendataan.

Ada juga alokasi untuk pariwisata, katanya untuk membantu pedagang cendera mata di objek wisata.

Jangan mengada-adalah," tandasnya.

Program penanganan corona, kata dia, harus tepat sasaran.

Pendataan harus obyektif dan memenuhi rasa keadilan.

Kemudian, data penerima harus terverifikasi dengan baik. P

etugas pendataan baik yang dikoordinir Dinas Sosial maupun yang melibatkan kepala desa harus punya ukuran yang jelas, siapa yang layak dibantu.

"Jangan terus terulang, kejadian seperti program PKH misalnya.

Warga yang rumahnya bagus dapat bantuan, yang rumahnya gedheg (pagar) terlewati bantuan.

Ini karena pendataan yang subyektif.

Zalim kita jika berlaku demikian," ujarnya.

Syarif melanjutkan, jangan ada penerima bantuan dobel.

Sehingga yang betul-betul membutuhkan tertinggal, tidak memperoleh bantuan.

Ia mengatakan, anggaran juga harus akuntabel.

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya.

Tidak terjadi duplikasi anggaran dan betul betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat.

Karena dalam program penanggulangan Covid-19 ini, pemerintah di semua tingkatan menyiapkan anggaran termasuk pemerintah desa.

"Contoh yang menjurus indikasi duplikat anggaran yakni ada alokasi anggaran untuk lumbung desa, padahal desa juga sudah dapat dari APBN.

Desa juga sudah merancang BUMDes melalui dana desa.

Ini harus cermat dan hati hati," katanya.

Meskipun demikian, melihat kinerja pemerintah provinsi ia mengapresiasi langkah-yang telah dilakukan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam penanganan wabah. (mam)

• 5 Drakor Terpopuler tvN dengan Rating Tinggi: Crash Landing on You hingga Goblin

• Anak Perawat RSUP Dr Kariadi Semarang yang Meninggal Karena Corona Dapat Beasiswa Penuh Unimus

• Beredar Pesan WA Pemerintah Akan Gratiskan Internet, Jangan Klik Link-nya! Ini Penjelasan Kominfo

• Ketahuan Pakai Kamera Jahat, Selebgram Ini Hapus Akun Medsos, Foto Asli Telanjur Viral