Orang Miskin Baru Muncul Dampak PHK, DPRD Jateng Minta Data Penerima Bantuan Diperluas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wabah virus corona Covid-19 mengahantam berbagai sektor, termasuk kondisi perekonomian dan bidang usaha.

Orang miskin baru bermunculan karena banyak PHK, usaha macet, penghasilan pekerja informal hilang dan sebagainya.

Anggota DPRD Jateng, M Nur Khabsyin, menegaskan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan lebih menyeluruh perlu disikapi serius.

• Viral Insinyur Minyak Norwegia Tinggal di Hutan Bersama Suku di Indonesia, Ini yang Membuatnya Betah

• Pemuda Semarang Ditangkap Polisi Gegara Komentar Ujaran Kebencian di Facebook Soal Penutupan Jalan

• Ardi Bakrie Suami Nia Ramadhani Cemas Jika Mikhayla Dekat dengan Aburizal Bakrie: Tambah Nempel Tapi

• Beda Batuk Biasa dan Batuk karena Virus Corona, Kenali dengan Cara Menjawab 5 Pertanyaan Ini

Tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga kelompok masyarakat rentan miskin dan menengah yang saat ini mulai kehilangan pemasukan.

"Untuk bantuan pangan nontunai (Program Sembako) dalam Jaring Pengaman Sosial di Jateng, saya kira sasarannya perlu diperluas.

Karena saat ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi orang miskin baru," ucapnya kepada Tribunjateng.com, Senin (20/4/2020).

Berdasarkan anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, dana untuk jaring pengaman sosial sekitar Rp1,3 triliun.

Di dalamnya terdapat penerima bantuan pangan nontunai dengan jumlah 583.416 perkepala rumah tangga (KRT).

Bantuan ini diperuntukan bagi warga yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun bukan penerima Program Sembako dari pemerintah pusat.

Selain itu, juga ada penerima bantuan pangan nontunai dengan jumlah 115.000 KRT.

Bantuan ini diperuntukan warga yang belum masuk DTKS artinya untuk orang miskin baru.

Legislator asal Kudus itu juga menegaskan bahwa petani dan guru ngaji juga perlu diberikan bantuan pangan.

"Bantuan pangan nontunai yang diberikan agar dalam bentuk yang paling bermanfaat, yakni bahan pangan utama seperti beras ,telur ,gula, mie instan. Perlu juga ditambah vitamin dan masker," terangnya.

Selain itu, data penerima bantuan pangan nontunai juga agar disinkronkan untuk menghindari duplikasi.

Hal itu lantaran sumber anggaran bantuan pangan ini ada dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.