Program Kartu Pra Kerja Tuai Kontroversi, Anggota DPR: Seperti Bagi-bagi Uang ke Perusahaan Digital

"5,6 (juta orang penerima) pelatihan online, (dialihkan BLT) masing-masing orang Rp 1 juta untuk makan dan kebutuhan pokok.

Kini, mencuat lagi pelatihan online itu, pembelajarannya sejenis yang ada di YouTube secara gratis. Tidak perlu bayar mulai dari Rp50 ribu sampai Rp1 juta,” ujarnya.

Sementara itu Komisi itu anggota Komisi IX DPR DPR, Saleh Daulay mendesak pemerintah memaparkan secara detail terkait materi dari lembaga pelatihan yang telah bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja. Saleh menduga pelatihan peserta program Kartu Pra Kerja yang diberikan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dimedia-media sosial.

“Lihat saja di youtube, di FB, di video, dan media-media sosial lain. Ada banyak pelatihan gratis. Misalnya, pelatihan beternak kambing, ayam, udang, ikan, dan lain-lain," ujar Saleh kepada wartawan, Jakarta, Senin (20/4).

"Ada juga pelatihan bertanam palawija seperti cabai, bayam, jagung, wotel, mentimun, dan lain-lain. Bahkan banyak juga pelatihan dan panduan bisnis online yang dapat diikuti secara gratis," sambung Saleh.

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR menilai jika pelatihan yang dimaksud sama seperti yang ada di media sosial, maka tidak perlu bekerja sama denga lembaga-lembaga pelatihan.

"Sebab, pelatihan lewat media sosial sudah sangat banyak.

"Rata-rata, pelatihan tersebut dibuka dan diberikan secara gratis," papar Saleh.

Saleh mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan langkah yang akan dilakukan oleh peserta pelatihan setelah selesai mengikuti program tersebut.

Apakah sudah ada perusahaan yang siap menampung mereka bekerja, atau paling tidak magang?

Apakah ada skema pemberian modal kepada mereka jika nanti ada rencana untuk membuka usaha sendiri?

“Jangan sampai, sebelum ikut program mereka menganggur, setelah ikut juga menganggur. Itu artinya mereka menganggur dua kali, mereka hanya dapat insentif pelatihan saja. Kalau begitu modelnya, kartu prakerja ini persis sama dengan bantuan-bantuan sosial lainnya," tutur Wakil Ketua MKD itu.

Adapun Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, menilai program Kartu Prakerja layaknya program bagi-bagi uang ke perusahaan digital.

"Ada kesan kuat di masyarakat bahwa ini seperti bagi-bagi uang kepada vendor perusahaan digital, yang mana sebenarnya mereka juga sudah untung dengan peningkatan penggunaan aplikasi mereka sebagai dampak kebijakan semua serba dilakukan dari rumah (stay at home) melalui rasana daring," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (20/4)

Sukanta memahami bahwa kartu prakerja adalah janji kampanye Presiden Jokowi yang harus direalisasikan.