Berita Jakarta

Program Kartu Pra Kerja Tuai Kontroversi, Anggota DPR: Seperti Bagi-bagi Uang ke Perusahaan Digital

Program Kartu Pra-Kerja terus menuai kontroversi. Mulai program pelatihan daring yang memakan biaya Rp 5,6 triliun yang dinilai tidak efektif

Tangkapan layar di situs https://prakerja.sekolah.mu/
Tangkapan layar program pelatihan Kartu Prakerja di situs https://prakerja.sekolah.mu/ 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Program Kartu Pra-Kerja terus menuai kontroversi. Mulai program pelatihan daring yang memakan biaya Rp 5,6 triliun yang dinilai tidak efektif, hingga keterlibatan mitra kerja pelatihan yang dinilai tidak etis.

Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyampaikan kritiknya bahwa materi-materi pelatihan yang diberikan kepada penerima Kartu Prakerja tak banyak berbeda dengan yang sudah banyak beredar di internet saat ini.

”Yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang,” ujar Bhima, Senin (20/4).

Bhima pun menilai secara keseluruhan program Kartu Prakerja ini formatnya tak pas.

Pasalnya, bantuan yang paling dibutuhkan pengangguran saat ini adalah bantuan langsung tunai (BLT), bukan pelatihan apalagi jika materinya tak relevan.

Ia mencontohkan salah satu materi yang diterima oleh para ojek online tentang materi manajemen waktu dan stres.

Misteri Pencopotan Refly Harun dari PT Pelindo 1, Ucapkan Terima Kasih ke Rini, Erick dan Jokowi

Jadwal Pelayanan Donor Darah PMI Kota Semarang Hari Ini Selasa 21 April 2020, Buka di Tiga Lokasi

Akankah Kota Semarang Akan Terapkan PSSB? Ini Tanggapan Wali Kota

FOKUS Rustam Aji : Budaya Jujur

Ia menilai kemampuan tersebut sudah lebih mumpuni dimiliki oleh para ojol yang sehari-hari telah mempraktikkan.

Selain itu ada pula materi tentang pembuatan CV yang tujuannya kurang tepat, yaitu malah diperuntukkan untuk mendaftar beasiswa.

Padahal, para pendaftar Kartu Prakerja bisa saja korban PHK yang relatif tidak membutuhkan itu untuk kondisi sulit ini.

"Apa maksudnya pengangguran disuruh cari beasiswa LPDP? Kuliah ke luar negeri? Jadi tidak menyelesaikan masalah, padahal industri butuhnya bukan itu," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved