Non-PSBB Corona di Semarang Diberlakukan Sepekan, Polrestabes Kerahkan Polsek Patroli Kerumunan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan kepala daerah di wilayah Semarang Raya sepakat memberlakukan konsep non-PSBB atau pengetatan aturan.

Jika sepekan warga masih bandel, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diberlakukan.

TNI dan polri pun siap mendukung aturan tersebut.

• Dulu Ditertawakan, Ucapan Ashraf Sinclair soal Virus Corona Terbukti Benar, Covid-19 Bukan Lelucon

• Bayinya Masih Pakai Pampers dan Pakaian saat Dimakamkan, La Nguna: Itu Terus Membayangi Saya

• Dokter Positif Corona yang Mengoperasi Almarhum Anggota DPR Mbah Roso di Pati Dinyatakan Sembuh

• Batik Air Menjadi Maskapai Terakhir Layani Penerbangan Komersil di Bandara Ahmad Yani Semarang

Ganjar meminta sejumlah aturan harus lebih tegas, semisal pabrik harus menerapkan protokol kesehatan ketat, warga yang keluar rumah harus pakai masker, jika tidak akan ditindak.

"Saat ini, masyarakat keluar harus pakai masker, wajib pakai masker," kata Ganjar usai rapat dengan kepala daerah, kapolres, dan dandim di Semarang Raya, Jumat (24/4/2020).

Menyikapi aturan itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Auliansyah Lubis, menyatakan sudah menyiapkan sejumlah skema.

"Terminal, bandara udara, dan stasiun pintu masuk ke Kota Semarang akan dilakukan pemantauan secara masif," katanya usai mengikuti rapat di Gedung Gradhika Bakti Praja kompleks Kantor Gubernur.

Dia juga sudah menjabarkan konsep yang akan dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ke pemerintah provinsi dan kota.

Pihakhya juga akan melakukan patroli lebih masif untuk mencegah perkumpulan massa.

Tindakan itu akan dilakukan dengan membentuk tim di lingkup kecamatan atau polsek-polsek.

"Tim-tim di polsek masing-masing ada tiga tim."

"Kami akan melihat jam berapa keramaian kerap terjadi, semisal pukul 5 sore sampai 10 malam, tim secara masif dan simultan memberikan imbauan agar tidak kumpul, tetap di rumah, dan selalu pakai masker," jelasnya.

Patroli menyasar kerumunan akan dilakukan bersama dengan TNI dan pemerintah kecamatan dan desa.

Sementara, untuk pos pemantauan di pintu masuk Semarang, polisi akan melakukan pemeriksaan secara masif setiap kendaraan yang akan masuk.

Identitas pengendara akan diperiksa, jika dia tidak ber-KTP Semarang dan hendak mudik, pihaknya jelas melarang seperti imbauan pemerintah pusat.