Dosen Unisbank Semarang Ini Sebut PKM atau PSBB Adalah Lockdown Berbiaya Murah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dosen Fakultas Hukum Unisbank, Sukarman menyampaikan pendapatnya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika diterapkan di Jawa Tengah pada seminar nasional dengan tajuk Manakar Relevansi Penerapan PSBB di Jawa Tengah di Tengah Pandemi Covid-19, yang diadakan oleh Universitas Semarang, Senin (27/04/2020).

Menurut evaluasinya terhadap PSBB yang telah diterapkan di Jabodetabek, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Corona dengan dasar Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

“PSBB ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19, serta menangani  dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19,” tuturnya.

• Viral Akun Reemar Martin Artis Tik Tok Filipina Diserang Netizen +62, Sempat Hilang Di-Report

• MAU KE SEMARANG BACA INI! Mulai Hari Ini Kendaraan Bukan Plat H akan Dihentikan

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! 3 Pasien PDP Corona di Kabupaten Semarang Meninggal

• Pelatih PSIS Dragan Sebut Indonesia Bisa Jadi Satu-satunya Negara yang Tak Lanjutkan Kompetisi

Dalam peraturan PSBB, Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2020 Ayat (2), terdapat larangan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya.

Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Kegiatan kegamaan di rumah ibadah dan fasilitas umum.

Kegiatan sosial dan budaya, serta pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

“Namun, dalam penerapannya masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Seperti kewajiban pemakaian masker dan penggunaan transportasi baik publik ataupun pribadi.

Pelanggaran ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan juga belum adanya jaminan sosial terhadap rakyat pada saat penerapan PSBB,” jelasnya.

Justru dengan penerapan PSBB ini bisa menimbulkan dampak ekonomi dengan masih berlanjutnya PHK besar-besaran, banyak pekerja yang dirumahkan tanpa upah.

Pendapatan masyarakat yang bergantung pada pekerjaan harian dan juga UMKM akan menjadi lebih terbatas geraknya.

Pemetaan anggaran belum efisien, sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

“Meski sudah menerapkan PSBB, tetapi potensi penularan Covid-19 ini masih besar.

Garda terdepan layanan kesehatan di klinik umum belum menerima APD.

Sehingga jumlah kasus masih terus meningkat, termasuk dalam lingkungan medis,” lanjutnya.