Breaking News:

Berita Kudus

Terbentur Verifikasi Data, Penyaluran Bantuan Sosial Masih 17 Persen di Kudus

Terbentur verifikasi data membuat pencapaian penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus masih 17 persen.

Tribun Jateng/ Raka F Pujangga
Plt Bupati Kudus, HM Hartopo memimpin rapat audiensi bersama LSM Komando Peju‎ang Merah Putih (KPMP) Kudus di Command Centre, Senin (11/5/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Terbentur verifikasi data membuat pencapaian penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kepada warga terdampak covid-19 masih 17 persen atau sekitar 4.424 orang hingga hari Senin (11/5/2020) ini.

Plt Kepala ‎Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Sunardi menjelaskan, penyaluran bantuan sosial terbentur lamanya proses pengumpulan data dari desa.

Setiap desa, kata dia, melakukan verifikasi terhadap warga masyarakatnya yang masuk dalam kategori miskin‎.

Wanita Ini Shock Anaknya Yang Masih Kelas 6 SD Hamil dan Melahirkan, Apalagi Tahu Siapa Ayahnya

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Remaja Putri Dibunuh dan Diadili Keluarga Kandungnya secara Sadis

Oknum Kodim 0733 BS Semarang Emosi Dihentikan karena Tak Pakai Masker, Bentak PM & Acuhkan Kapolsek

Suami Gergaji Leher Istri di Malang, yang Tewas Duluan Suaminya: Muntah dan Jalannya Sempoyongan

"Ini datanya sebagian yang sudah masuk ‎sudah kami cairkan tahap pertama 4.424 warga dari 26.000 warga yang akan menerima bantuan dari APBD Kudus."

"Lainnya belum," ujar dia, saat ditemui di Command Centre, Senin (11/5/2020).

Dia menjelaskan, persoalan data menjadi kendala di awal penyerahan bantuan itu wajar agar bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran.

"Karena ini kan masih periode awal ya, jadi datanya masih ‎begini wajar," ujarnya.

Menurutnya, periode selanjutnya akan segera disalurkan ketika datanya sudah divalidasi dan diverifikasi.

Pihaknya akan memasukkan data penerima sesuai nomor induk kependudukan (NIK) ke dalam sistem untuk mencegah adanya tumpang tindih bantuan.

"Sehingga kalau sudah menerima bantuan dari Pemkab Kudus, tidak bisa menerima bantuan dari Pemprov atau pemerintah pusat," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: raka f pujangga
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved