Terbentur Verifikasi Data, Penyaluran Bantuan Sosial Masih 17 Persen di Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Terbentur verifikasi data membuat pencapaian penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kepada warga terdampak covid-19 masih 17 persen atau sekitar 4.424 orang hingga hari Senin (11/5/2020) ini.

Plt Kepala ‎Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Sunardi menjelaskan, penyaluran bantuan sosial terbentur lamanya proses pengumpulan data dari desa.

Setiap desa, kata dia, melakukan verifikasi terhadap warga masyarakatnya yang masuk dalam kategori miskin‎.

• Wanita Ini Shock Anaknya Yang Masih Kelas 6 SD Hamil dan Melahirkan, Apalagi Tahu Siapa Ayahnya

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Remaja Putri Dibunuh dan Diadili Keluarga Kandungnya secara Sadis

• Oknum Kodim 0733 BS Semarang Emosi Dihentikan karena Tak Pakai Masker, Bentak PM & Acuhkan Kapolsek

• Suami Gergaji Leher Istri di Malang, yang Tewas Duluan Suaminya: Muntah dan Jalannya Sempoyongan

"Ini datanya sebagian yang sudah masuk ‎sudah kami cairkan tahap pertama 4.424 warga dari 26.000 warga yang akan menerima bantuan dari APBD Kudus."

"Lainnya belum," ujar dia, saat ditemui di Command Centre, Senin (11/5/2020).

Dia menjelaskan, persoalan data menjadi kendala di awal penyerahan bantuan itu wajar agar bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran.

"Karena ini kan masih periode awal ya, jadi datanya masih ‎begini wajar," ujarnya.

Menurutnya, periode selanjutnya akan segera disalurkan ketika datanya sudah divalidasi dan diverifikasi.

Pihaknya akan memasukkan data penerima sesuai nomor induk kependudukan (NIK) ke dalam sistem untuk mencegah adanya tumpang tindih bantuan.

"Sehingga kalau sudah menerima bantuan dari Pemkab Kudus, tidak bisa menerima bantuan dari Pemprov atau pemerintah pusat," ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyalurkan bantuan sosial itu kepada sedikitnya 6.000 orang.

Dia berharap, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu bisa tuntas sebelum Lebaran.

"Sebelum Ramadan harapannya sudah bisa selesai semuanya," ujar dia.
‎‎
Plt Bupati Kudus, HM Hartopo menjelaskan, ‎semua penyerahan bantuan sosial melibatkan hingga tingkat RT untuk mendapatkan data yang valid penerima bantuan.

"Karena RT itu pasti tahu, mana warga yang bisa makan dan kesulitan makan sehingga berhak mendapatkan bantuan," ujar dia.

Dia juga membuat skala prioritas yang paling miskin mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp 600 ribu sebulan.