Inilah Alasan Kenapa IDI Desak Pemerintah Evaluasi PSBB

Semua penyedia moda transportasi harus memastikan bahwa semua prasarana dan sarana transportasi memenuhi protokol kesehatan seperti mengatur jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, wajib masker dan memastikan yang berpergian sehat dengan menunjukan hasil tes negatif Covid-19.

Azrul mengingatkan, pada April 2020 lalu, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi COVID-19. Mudik dari daerah pandemi wabah ke daerah lain tidak boleh karena di-syakki (diduga) keras akan bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain.

"Apalagi virusnya menular dan sangat berbahaya. Sekarang ini seluruh wilayah RI sudah terkena pandemi, tentu ini sangat membahayakan," kata Azrul.

Anggota DPR fraksi PKS Bukhori Yusuf menyebut pemerintah tidak konsisten alias galau dalam melindungi rakyat di masa pandemi virus corona (covid-19).

Ia melihat pelonggaran aturan, terutama di bidang moda transportasi menjadi kegalauan yang sedang dialami pemerintah.

Sebab, Bukhori khawatir izin transportasi bisa memicu gelombang kedua pandemi virus tersebut."Sebenarnya pemerintah lagi galau. Pernyataan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD (Menkopolhukam), dan Menhub (Budi Karya Sumadi) tidak konsisten," katanya.

Bukhori menjelaskan pernyataan pemerintah yang tak konsisten. Pertama, Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan relaksasi dilakukan karena PSBB membuat masyarakat stres dan ekonomi harus tetap berjalan.

Menurutnya, saat ini rakyat sudah tahu pemerintah hanya bisa menanggung bantuan sosial hingga Juni. Sehingga relaksasi diterapkan untuk membuka keran ekonomi seperti pabrik dan pertokoan akan kembali dibuka, dengan protokol kesehatan.

Kemudian, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan secara ketat dan efisien. Namun, kata Bukhori, di kesempatan lain disebutkan perlu ada relaksasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Bukhori menilai Jokowi sebagai pemegang kebijakan publik seharusnya bisa mengukur pernyataan. Misalnya, apakah pernyataan tersebut mudah dipahami, dapat memicu salah paham, atau bermanfaat.

"Jadi saya melihat pertama kali ini kegaduhan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan relaksasi, apakah kemudian pelonggaran PSBB, ini persoalan komunikasi," ujarnya.(Tribun Network/mam/wly)

• FOKUS : Mengenang para Ksatria Muda

• Bandar Sabu Tewas Ditembak saat Coba Meraih Senjata Api Miliknya dalam Penggerebekan

• Usai Besuk Roy Kiyoshi, Raut Wajah Evelyn Tampak Cemas