Presiden Jokowi Acungi Jempol Ganjar Pranowo Soal Physical Distancing Pasar Tradisional Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Presiden Jokowi acungi jempol Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal penerapan program physical distancing di pasar tradisional.

Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas bersama sejumlah jajaran menteri dan gubernur secara virtual, Selasa (12/5/2020).

Dalam ratas tersebut, Ganjar menyampaikan sejumlah isu terkait penanganan covid-19.

• Oknum Kodim 0733 BS Semarang Emosi Dihentikan karena Tak Pakai Masker, Bentak PM & Acuhkan Kapolsek

• Warga 45 Tahun ke Bawah Boleh Bekerja, tapi Hanya untuk 11 Bidang Ini 

• Ditelepon Mendapat Hadiah dari Bank, 10 Nasabah Bank Kehilangan Ratusan Juta

• Kebohongan Kakek Tono Pemulung Penghasilan Rp 1500 Perhari Bikin Kesal Tetangga, Punya Rumah Tingkat

Selain progres kasus, Ganjar juga menerangkan berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi dan lainnya.

"Bapak presiden kami laporkan, saat ini kami sedang melakuka penekanan pada penataan pusat konsentrasi masyarakat, dimana physical distancing tidak mudah dilakukan."

"Kami membuat terobosan-terobosan baru dan mendorong terciptanya normal baru," kata Ganjar, sesuai rilis yang diterima tribunjateng.com.

Yang telah dilakukan lanjut Ganjar adalah penataan pasar-pasar tradisional.

Sebab sampai saat ini, suasana di masyarakat masih terbawa lebaran, sehingga banyak yang ke pasar membeli baju baru atau makanan.

"Masih banyak yang ingin badhan (merayakan lebaran), sehingga toko-toko dan pasar sekarang ramai dikunjungi masyarakat."

"Kami sudah lakukan intervensi dengan menggandeng pihak terkait," terangnya.

Bersama TNI/Polri, Satpol PP dan Bupati/Wali Kota, Ganjar telah meminta daerah untuk menata semua pasar tradisional.

Pasar diminta tetap berjalan, namun dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Bahkan, Ganjar menegaskan agar pemda setempat menutup pasar tradisional apabila tidak mau menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dirinya khawatir, kerumunan pasar bisa menyebabkan kondisi tidak bagus.

"Alhamdulillah sekarang penataan pasar ini sudah jadi tren dan gaya hidup di Jateng."

"Mereka bisa menata agar normal barunya bisa berjalan."

"Penataan pasar penting karena ini berpengaruh pada situasi ekonomi masyarakat."

"Ini upaya mitigasi kami agar jangan sampai ada akses sosial yang timbul," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi apa yang dilakukan Jateng.

Menurutnya, masing-masing provinsi berbeda-beda dalam pencegahan covid-19.

"Saya sangat menghargai apa yang dilakukan Jawa Tengah."

"Saya melihat contoh pelaksanaan jaga jarak di pasar-pasar tradisional di Jateng."

"Pasar di Salatiga itu bagus sekali, ekonomi tetap bisa berjalan tetapi jaga jaraknya ketat dilakukan," kata Jokowi.

Penerapan physical distancing di pasar tradisional Jateng lanjut Jokowi sebenarnya yang ia inginkan.

Itu yang dimaksud Jokowi dengan hidup berdampingan atau hidup berdamai dengan covid.

Menurut Jokowi, ke depan tantangan baru akan seperti itu.

Perkiraan para ahli, meskipun kurvanya akan turun, virus ini tidak bisa hilang.

"Ini akan terus sampai ketemu vaksinnya."

"Artinya kita harus siap dengan tatanan baru dan siap hidup berdampingan dengan covid."

"Saya sangat menghargai apa yang dilakukan Jawa Tengah."

"Terima kasih," pungkasnya.

Evaluasi Pelaksanaan PSBB

Presiden mengingatkan jajarannya untuk tidak tergesa-gesa mengenai rencana pelonggaran PSBB.

Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan physical distancing (jaga jarak) beserta protokol kesehatan di sejumlah daerah.

Dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2020, tersebut, Kepala Negara menginginkan adanya evaluasi dan keterhubungan data secara menyeluruh terkait dengan efektivitas pelaksanaan PSBB yang dilaksanakan di 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota.

"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB maupun tidak," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah memang memberikan hasil dan efektivitas yang bervariasi.

Dari sejumlah itu, terdapat daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten, namun tidak drastis.

Ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus namun masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten.

Selain itu, ada pula daerah yang menerapkan PSBB namun berdasarkan jumlah kasus positif yang ada tidak terpaut jauh dari sebelum pelaksanaan PSBB.

"Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi."

"Ada apa, mengapa?" tanya Presiden.

Data-data yang ada juga mengungkap bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya terdapat 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.

Sedangkan sisanya tidak menerapkan PSBB.

Maka itu, Presiden mengatakan, diperlukan pula evaluasi terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak melakukan PSBB dan menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Ini harus dibandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," imbuhnya.

Dalam hal penerapan PSBB di sejumlah daerah, Kepala Negara menekankan agar dalam implementasi dan pelaksanaannya, masing-masing daerah tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan.

Pelaksanaan PSBB menuntut penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerah dalam wilayah besar tersebut menjadi terpadu dalam konteks PSBB.

Menurut Presiden, hal tersebut misalnya diterapkan oleh wilayah Jabodetabek yang saling berkaitan sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat dapat dilakukan secara terpadu dan lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk benar-benar memastikan upaya pengendalian Covid-19 di lima provinsi (selain DKI Jakarta) di Pulau Jawa berjalan dengan efektif.

Sebab, sebanyak 70 persen kasus positif Covid-19 dan 82 persen angka kematian tertinggi terdapat di Pulau Jawa.

"Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini."

"Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," tuturnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati mengenai rencana pelonggaran PSBB yang saat ini sedang dikaji. Ia menegaskan bahwa kajian-kajian tersebut harus didasari dengan perhitungan cermat dan data-data di lapangan yang mendukung pengambilan keputusan tersebut.

"Terakhir, mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data dan pelaksanaan di lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," tandasnya.

(mam/rilis)

• Abdi : Pemalang Pemasok ABK Terbesar, Setahun 2000 Orang Berangkat Kerja di Kapal Luar Negeri

• Rapid Test Terus Dilakukan Selama PKM di Kota Semarang

• Di Tengah Pandemi Virus Corona Tahanan di Rutan Polres Kebumen Tetap Jalani Sidang, Begini Caranya

• Pemkab Banjarnegara Gelontorkan Rp 50,4 Miliar untuk Jaring Pengaman Sosial