DP3A Kota Semarang Modali 590 Perempuan Korban PHK dan Difabel Bikin Masker Sendiri

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang menggandeng 590 perempuan untuk membuat masker kain.

Program ini merupakan upaya membentuk jaring pengaman ekonomi perempuan rentan di tengah pandemi covid-19 yang didanai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diserahkan kepada DP3A Kota Semarang.

Kepala DP3A Kota Semarang, M Khadik menerangkan, sebanyak 590 perempuan, di antaranya terdiri dari para kepala keluarga perempuan, perempuan yang terputus hubungan kerja (PHK), kaum perempuan korban KDRT, perempuan ODHA, kaum perempuan difabel, dan kelompok dasawisma.

• MUI Jawa Tengah Imbau Masyarakat Salat Idul Fitri di Rumah, Bisa Tanpa Khutbah

• Stok Beras di Gudang Bulog Selang Kebumen Aman hingga 4 Bulan ke Depan

• Komunitas Ayam Bangkok Semarang Galakkan Seni Laga Ayam Tanpa Judi, Gandeng Polrestabes Semarang

• Cerita Punggawa PSCS Cilacap Nanda Helvrit Saputra Latihan Bola Dibubarkan Satpol PP

"Kami semaksimal mungkin menyisir keluarga yang benar-benar belum pernah menerima bantuan pemerintah dalam bentuk apapun seperti program keluarga harapan dan lain-lain."

"Harapannya memang agar yang belum tersentuh bantuan bisa turut berdaya secara ekonomi," jelas Khadik.

Mereka terbagi ke dalam 59 kelompok kemudian diberi modal berupa alat dan bahan pembuatan masker kain.

Setiap kelompok ditarget membuat 1.500 masker kain.

Setiap pembuatan satu masker kain akan diberi ongkos seharga Rp 3.000.

"Jika dihitung, satu orang bisa mengerjakan 150 masker, berati mereka menerima Rp 450 ribu," urai Khadik.

Produksi masker ini sudah berjalan sejak Sabtu (9/5/2020).

Beberapa kelompok pun sudah mulai menyerahkan hasil produksi, Jumat (15/5/2020).

Dengan tenaga 590 perempuan, dia menyebutkan, masker yang diproduksi sebanyak 88.500 buah.

Nantinya, 20 persen akan dikirim ke provinsi, 40 persen diserahkan ke Pemkot Semarang untuk dibagikan kepada masyarakat, dan 40 persen sisanya akan dikembalikan ke masing-masing kelompok.

"Yang dikembalikan ke masing-masing kelompok ini bisa dijual."

"Hasil penjualan bisa digunakan oleh mereka untuk modal produksi lagi."