Darmaningtyas Beri Masukan ke Pemerintah Terkait Pentingnya Pemunduran Tahun Ajaran Baru

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan kalender pendidikan Tahuan Ajaran 2020/2021 yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.

Menurut pemerhati pendidikan, Darmaningtyas, tidak ada perubahan tahun ajaran seperti yang diusulkan beberapa orang agar tahun ajaran baru dimundurkan mulai Januari.

Hal itu seperti tahun ajaran yang berlangsung seperti pada periode 1966-1977.

• Saat Pulang, Bocah Penjual Gorengan yang Dibully Ciumi Adiknya: Maaf Tak Bisa Belikan Popok Lagi

• Viral Foto Patung Didi Kempot Akan Dipasang di Stasiun Balapan Solo, Ini Faktanya

• Viral Bocah Penjual Gorengan Dibully Beberapa Pemuda, Dipukul dan Didorong Sampai Tersungkur

• 10 Menit, Wanita Muda Ini Guling-guling di Jalan Raya, Bangkit Lalu Jalan Sempoyongan

“Urgensi usulan memundurkan tahun ajaran baru itu antara lain, yakni mengikuti skenario yang optimis, seperti ajakan Presiden Jokowi agar kita berdamai dengan virus corona itu berhasil.

Yakni dalam arti pergerakan masyarakat mulai muncul dan kegiatan ekonomi pun mulai ada,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang juga dimuat di akun Facebook pribadinya, Senin (18/5/2020).

Dia juga mempertanyakan, apakah secara otomatis masyarakat masih memiliki kemampuan (pendanaan) untuk menyekolahkan anak-anak mereka?

Bukankah masa 6 bulan ke depan adalah masa-masa sulit untuk mencari pekerjaan atau usaha baru?

“Kondisi ekonomi dan psikologis masyarakat saat ini tidak memungkinkan orangtua memikirkan mencari sekolah baru.

Hal itu karena, kebutuhan untuk survive sehari-hari saja sudah susah, masih dibebani pikiran untuk mencarikan sekolah anaknya yang akan masuk ke TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, bahkan ke perguruan tinggi,” tuturnya.

Menurut pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) di Yogyakarta itu, kalau mengikuti skenario yang pesimis, masa pandemi ini tidak jelas kapan akan berakhir. Bahkan pada saat tahun ajaran baru bulan Juli pun belum berakhir.

“Apakah cukup manusiawi bila masyarakat masih dihadapkan pada masalah pandemi corona dan dan sekaligus bingung mendapatkan sembako, tapi harus memikirkan mencari sekolah baru bagi anaknya? Bisa-bisa banyak orang tidak menyekolahkan anaknya.

Betul, sekolah di SD dan SMP negeri tidak bayar SPP.

Namun, kebutuhan bersekolah tidak hanya SPP, SPP itu hanya 25 persen dari total kebutuhan anak sekolah di setiap jenjang pendidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, bila bulan Juli virus corona belum pergi, lalu tahun ajaran baru dimulai dan pembelajaran dilaksanakan seca online, akan terasa ganjil.

Hal itu karena para murid belum saling berkenalan.