Pilkada 2020

Bawaslu Kirim Rekom ke Mendagri Soal Kasus Hand Sanitizer Bupati Klaten, Ini Dugaan Pelanggarannya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengirimkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bupati

IST
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengirimkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bupati Klaten, Sri Mulyani.

Bawaslu mampu menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran pemasangan stiker bergambar bupati di hand sanitizer bantuan Kementerian Sosial dengan satu pasal.

Sementara, satu pasal lainnya tidak memenuhi unsur atau kurang lengkap.

2,5 Jam Mencari Rumah Bu Imas, Anggota DPR Ini Tak Kuasa Menahan Sedih saat Sampai, Ini Janjinya

109 Tenaga Medis yang Mogok Kerja Dipecat, Pihak RSUD Ogan Ilir: Ya, Keputusan di Tangan Pak Bupati

Tetap Memeluknya saat Meregang Nyawa, Terungkap untuk Siapa Seikat Bunga yang Dibawa Okta

Keringat Keluar Saat Tidur Malam? Bukan Karena Suhu Panas, Bisa Jadi Sebagai Tanda Sakit Ini

"Terkait dengan dugaan politisasi pembagian bantuan untuk masyarakat berupa hand sanitizer di Klaten, Bawaslu sudah menanganinya," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, Kamis (21/5/2020).

Menurutnya, ada dua pasal dugaan yang diterapkan, yakni Pasal 71 ayat (3) UU No.10/2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Serta Pasal 76 ayat 1 huruf (d) UU No 23 Tahun 2014 jo UU No.9/2015 tentang pemerintah daerah.

Namun, hasil rapat dengan tim sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Klaten menyimpulkan bahwa untuk Pasal 71 ayat (3) UU No 10/2016 belum bisa diterapkan karena tak memenuhi unsur penetapan paslon.

"Hingga kini belum ada penetapan paslon dalam pilkada 2020.

Akhirnya, keputusannya adalah penerapan Pasal 76 ayat (1) huruf (d) UU No 23 Tahun 2014," jelasnya.

Isi dalam beleid itu yakni kepala daerah dan wakilnya dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.

"Out put hasilnya adalah rekomendasi yang diteruskan ke Mendagri, dengan tembusan ke Bawaslu Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved