Korea Selatan Diancam Adik Kim Jong Un, Begini Reaksinya

TRIBUNJATENG.COM, SEOUL - Pemerintah Korea Selatan langsung bersikap setelah adik Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, melontarkan ancaman.

Dalam pernyataannya, Seoul melarang para pembelot menerbangkan pesan anti-Pyongyang, beberapa jam setelah Kim adik mengancam akan membatalkan perjanjian militer.

Kim Yo Jong, sosok berpengaruh sekaligus penasihat Kim Jong Un, memberikan peringatan terkait hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang bisa membeku kapan saja.

• Ingat Aulia Kesuma Pembunuh Suami dan Anak Tiri? Kini Dituntut Hukuman Mati

• Mantan Kapolrestabes Semarang Brigjend Pol Abioso Kini Resmi Menjabat Wakapolda Jateng

• Innalillahi Wa Innailahi Rojiun, Satpam Cantik yang Hilang Ditemukan Mengapung di Bengawan Solo

• Mulut Pedas Donald Trump Dibungkam Twitter dan Snapchat, Facebook Membiarkan, Ini Kata Zuckerberg

Dua Korea kembali mencairkan hubungan setelah kakak Kim Jong Unbertemu Presiden Korsel, Moon Jae-in, sebanyak tiga kali sejak 2018 lalu.

Pemulihan upaya itu terjadi di tengah sikap pembelot Korut, yang menerbangkan balon ke perbatasan dengan pamflet berisi kritikan di dalamnya.

Dilansir AFP Kamis (4/6/2020), para pembelot itu menyebut rezim Kim melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan ambisinya akan nuklir.

"Pemerintah Korsel akan membayarnya jika mereka terus membiarkan situasi ini sembari menyiapkan berbagai dalih," ancam sang penasihat.

Perempuan yang diyakini berusia 32 tahun itu menyebut para pembangkang sebagai "sampah manusia", yang mengkhianati tanah airnya.

"Sudah waktunya untuk menyeret pemiliknya guna bertanggung jawab," kecam Kim Yo Jong dalam pernyataan yang dirilis oleh KCNA.

Beberapa jam kemudian, Kementerian Unifikasi Korsel melontarkan keterangan bahwa mereka berencana melarang selebaran yang dianggap sumber ketegangan di perbatasan.

"Segala tindakan yang bisa mengancam nyawa atau harta benda warga perbatasan harus dihentikan," kata juru bicara kementerian, Yoh Sang-key.

Penyebaran pamflet yang mengejek Pyongyang sejak lama menjadi isu yang dibahas oleh dua Korea.

Tapi melarangnya juga dianggap pelanggaran kebebasan berekspresi.

Meski begitu, Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan, pamflet itu lebih banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif.

Dilaporkan oleh Yonhap, pemerintahan Moon berusaha "menyikapinya secara halus" agar tidak sampai mengancam keamanan nasional.