Menkeu: Pulihkan Ekonomi Butuh Rp 677 Triliun dan Presiden Tegur Menko Perekonomian Tekor APBN 6,34%

Belanja negara yang digunakan untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan Covid-19 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.613,8 triliun pada Perpres 54 2020 menjadi Rp 2.738,4 triliun.

"Atau terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, termasuk daerah dan sektoral.

Terbitkan SBN

Sri Mulyani pun mengatakan dengan peningkatan defisit tersebut, otoritas fiskal bakal menggunakan berbagai sumber pendanaan dengan risiko paling kecil atau dengan biaya yang paling tinggi atau rendah. Beberapa sumber pembiayaan yang dipertimbangkan untuk menambal defisit.

Yaitu pembiayaan internal dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah, dana abadi bidang kesehatan serta dari Badan Layanan Umum (BLU) atau dari pernaikan pinjaman program dengan bunga rendah.

Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) baik di domestik maupun global.

"Dan dengan dukungan dari BI melalui kebijakan-kebijakan moneternya seperti penurunan GWM (giro wajib minimum), dan BI sebagai standby buyer pasar perdana dan dari sisi dukungan BI untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line," ujar Sri Mulyani.

"Kami bersama Pak Perry (Gubernur BI) akan melakukan SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk mekanisme pembiayaan above the line melalui market dan SKB kedua untuk sharing burden baik untuk menjaga sustainability di sisi kebijakan fiskal maupun kredibilitas di kebijakan moneter," jelas dia.

"Kenaikan defisit ini akan tetap kami jaga secara hati-hati," ujar Menkeu. Dia menyebutkan, penambahan anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional itu, dari Rp 641,17 triliun menjadi Rp 677,2 triliun itu, antara lain untuk penanganan covid-19, santunan kematian, dan BLT Dana Desa.

12 BUMN Disuntik Dana

Menku Sri Mulyani juga menegaskan, posisi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berencana menyuntikkan dana kepada 12 perusahaan BUMN.

"Ada 12 BUMN yang mendapatkan dukungan. PLN akan mendapatkan tambahan subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah yang akan dibayarkan sebesar Rp 45,4 triliun," jelas Sri Mulyani.

Selain PT PLN, BUMN lain atas usulan Menteri BUMN Erick Thohir yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) juga akan diberikan dana talangan. "Akan melanjutkan lagi skema yang paling baik untuk mendukung kedua BUMN tersebut," kata Sri Mulyani.

Secara rinci, Menkeu mengatakan PMN untuk Hutama Karya dinaikkan dari Rp 3,5 triliun, ditambah Rp 7,5 triliun, sehingga menjadi Rp 11 triliun. PT KAI juga akan ditambahkan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun.

Adapun Bahana BPUI yang menangani Perum Jamkrindo dan PT Askrindo juga akan mendapat PMN sebesar Rp 6 triliun dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi, serta PMN nontunai sebesar Rp 268 miliar.