Berita Semarang
Tim Penggerak PKK Klaim Bagi Bansos dari Dana APBD, Kadispermasdes Semarang Membantah
DPRD Kabupaten Semarang temukan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Semarang bermasalah.
Penulis: akbar hari mukti | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - DPRD Kabupaten Semarang temukan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Semarang bermasalah.
Sebab dari temuan DPRD, bansos tersebut diklaim menggunakan anggaran kegiatan PKK Kabupaten Semarang dari dana APBD.
Dana itu dianggarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang.
• Innalillahi Wa Innailahi Rojiun! Satpam Cantik yang Hilang Ditemukan Mengapung di Bengawan Solo
• Gara-gara Ini Kedai Kopi Milik WNI di Amerika Lolos dari Penjarahan Demo Kematian George Floyd
• Dalam 2 Hari 15 Orang Positif Corona di Solo Raya, Wonogiri Jebol, Sukoharjo 3 Besar Jateng
• Penggotong Peti Jenazah Warga Klaten Baru Tahu Almarhum Dinyatakan Positif Corona di Semarang
"Kemarin kami menemukan bansos tim penggerak PKK Kabupaten Semarang, Dispermasdes menganggarkan," jelas Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, ditemui di kantornya, Kamis (4/6/2020).
Menurut Bondan, bansos dari tim penggerak PKK Kabupaten Semarang dibagikan salah satunya di aula Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Selasa (2/6/2020) kemarin.
Menjadi permasalahan, sebab menurut Bondan semestinya bansos bagi terdampak corona di Kabupaten Semarang melalui satu pintu, yakni Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang.
"Sudah ada Perbupnya juga bahwa harus lewat Dinsos Kabupaten Semarang."
"Maka menurut kami itu tak tepat, karena sasaran dan prosesnya sudah tak tepat ketika itu dilakukan oleh dinas di luar Dinsos," jelasnya.
Pihaknya pun sebenarnya sudah melakukan rapat bersama Pemkab Semarang untuk meminta pembagian bansos dilakukan Dinsos Kabupaten Semarang.
Maka dinas lain semestinya merelokasi bansos itu ke Dinsos Kabupaten Semarang.
"Kami minta untuk dilakukan oleh satu dinas yakni Dinsos.
Mulai anggaran, pendataan sampai pendistribusian."
"Dinsos dapat bekerjasama dengan pihak yang dianggap perlu.
Misal pendataan dibantu TKSK, penyaluran dibantu masing-masing kecamatan," katanya.
Dewan juga menurut Bondan sudah melakukan pengecekan ke Dispermasdes.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/ketua-dprd-kabupaten-semarang-bondan-marutohening-ditemui-di-kantornya.jpg)