Tim Penggerak PKK Klaim Bagi Bansos dari Dana APBD, Kadispermasdes Semarang Membantah

Dari informasi Dispermasdes, mereka belum menggunakan anggaran tersebut.

"Maka kami pertanyakan jika memang bansos dari tim penggerak PKK itu dari APBD, anggarannya berada di dinas apa," jelasnya.

Sikap DPRD Kabupaten Semarang pun jelas Bondan agar Dispermasdes Kabupaten Semarang tidak mengeluarkan dana APBD tersebut dan mengembalikannya ke kas daerah.

"Artinya permasalahan bansos ini masih cukup kompleks.

Harus ditangani lebih mendetil agar di lapangan nanti pelaksanaannya lebih tepat," kata Bondan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang, Heru Purwanto, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah menganggarkan bansos untuk tim penggerak PKK Kabupaten Semarang.

Menurut Heru, pendataan untuk bantuan corona harus berdasarkan dana terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Ia mengaku tak mau melakukan pencairan jika tak sesuai aturan yang berlaku.

"Dana sebanyak Rp225 juta diajukan tim penggerak PKK Kabupaten Semarang guna pembelian bansos terdampak corona."

"Namun kami tak bisa menganggarkan hal tersebut sebab kami tak punya kewenangan untuk itu.

Yang berwenang tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 melalui Dinsos," jelas Heru. (Ahm)

• Pertama Kalinya Buah Nanas Segar dari Jawa Tengah Diekspor ke Luar Negeri

• 8 Narapidana Masuk Lapas Kendal Serahkan Hasil Rapid Test, Langsung Masuk Ruang Karantina 14 Hari

• 2.000 Ibu Hamil di Pati Akan Dirapid Test Sebelum Melahirkan

• Pemkab Tegal Siapkan Skenario Pembelajaran Siswa di Sekolah, Bupati Umi: Sitemnya Shift