Budhi Sarwono Klaim Virus Corona Tak Hambat Pembangunan Infrastruktur di Banjarnegara

Anggaran yang hanya bersifat pemborosan seperti perjalanan dinas, otomatis dipangkas.

Banjarnegara, kata Budhi, juga tak melulu menggantungkan pada dana dari luar APBD semisal DAK, PHJD, Banprov, dan lainnya.

Menurut Budhi, jika cermat mengelola APBD disertai prinsip kehati-hatian, Pemkab bisa mandiri mengatasi masalah menyangkut anggaran, tanpa harus tergantung DAK dari pusat atau bantuan provinsi.

"Kuncinya kandirian. Karena kalau APBD dikelola dengan baik pasti cukup. Dan Ini sebuah kebanggaan bagi kami,” ungkapnya.

Ia pun menyinggung sebuah daerah di Jawa Tengah yang membatalkan 78 dari 82 proyek perbaikan jalan, karena semua anggaran dari APBD, DAK, dan PHJD, ludes untuk penanganan Covid-19.

Yang tersisa tinggal dana dari Banprov untuk beberapa ruas jalan.

Itupun jumlahnya juga sudah terpangkas.

“Kok bisa seperti itu?

Kalau Banjarnegara sudah kita rencanakan sejak awal dengan cermat.

Jadi walau pandemi masih berlangsung, kita masih terus membangun," katanya.

Mampu menyisihkan dana besar untuk infrastruktur bukan berarti pihaknya tinggal diam untuk penanganan wabah korona.

Pemkab Banjarnegara dinilainya berhasil menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari dana APBD sebesar Rp. 600.000 per KK untuk tahap pertama.

Kini pihaknya tengah bersiap untuk pendistribusian tahap kedua.

Nominal tersebut sesuai dengan petunjuk Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Kemendesa.

Jumlah penerima bantuan tercatat mencapai 18.863 kepala keluarga, yang masing-masing menerima Rp. 600 ribu.