PPNI Sebut Belum Semua Perawat di Jateng Terima Insentif dari Pemerintah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah Edi Wuryanto berharap pemberian insentif dari pemerintah kepada para perawat di Indonesia bisa tersalurkan secara merata kepada seluruh perawat.

Seperti diketahui pemerintah pusat memang menganggarkan insentif kepara para tenaga medis khususnya yang menangani pasien Covid-19.

Satu di antaranya yang berhak mendapatkan tersebut yakni para perawat senilai 7,5 juta rupiah.

• Jordi Onsu Minta Polemik Ayam Geprek Bensu Dengan Benny Sujono Diselesaikan Damai

• Biodata Dita Karang, Remaja Yogyakarta Viral Masuk Member Girlband K-Pop Secret Number

• Viral Saat Polisi Evakuasi Ayla Kecelakaan di Jurang, Ditemukan Mayat Wanita di Dalam Datsun Silver

• Sosok Lettu Vira Yudha Korban Heli Jatuh di Kendal Dikenal Mengayomi Keluarga

Merespon hal tersebut, Edi mengatakan saat ini insentif itu belum tersalurkan selurihnya kepada para perawat di Jawa Tengah.

Menurut Edi, saat ini baru sebagian kecil yang menerima.

"Sebagian besar belum, yang lain sudah ada.

Karena itu melalui kepala dinas kabupaten/kota dan provinsi.

Diidentifikasi perawat yang melayani covid-19 itu siapa dan di mana.

Dihitung beban kerjanya berapa.

Lalu kemudian ditentukan insentifnya.

Nah ini lama," tutur Edi kepada Tribun Jateng, Minggu (14/6/2020).

Ia menambahkan, pengghitungan insentif jangan dilakukan terlalu rumit, sehingga ujung-ujungnya nilai intensif menjadi bervariasi.

"Kalau kita bandingkan dengan guru saja, tunjangan profesinya mengalir terus, sementara perawat yang bertarung dengan Covid-19 secara head to head dengan pasien yang resiko penularannya tinggi tidak dijamin dengan baik. 7,5 juta itu jika perlu ya diberikan penuh, agar para perawat juga bahagia, semangat.

Mereka ini pasukan yang harus diperhatikan dengan baik," jelasnya.

Lelaki yang juga berstatus anggota DPR RI Komisi IX tersebut mengatakan seharusnya insentif bukan hanya untuk perawat yang menangani Covid-19 yang berada di rumah sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah.

Melainkan, perawat yang bahkan yang bekerja di Public Health dan Puskesmas Kabupaten/Kota.

Edi mengakui bila memaksakan untuk menganggarkan anggaran pusat yang senilai 5,8 triliun rupiah akan sulit sebab terbatas.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi membuat anggaran khusus terkait insentif untuk para perawat.

"ini kan sama-sama bekerja bergotong royong.

Karena itu saya minta kepada dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah, gubernur, untuk memperkuat puskesmas dan penganggaran kampanyae covid-19 yang dilakukan oleh perawat agar mereka itu memiliki sarana yang cukup untuk ke sana ke mari," jelasnya.

"Nah anggarannya terbatas.

Jadi menurut saya anggaran jangan hanya fokus pada sembako.

Sembako itu penting, tapi yang lebih penting menurut saya pergerakan perawat dan tenaga medis yang lain untuk kampanye ke masyarakat.

Kalau dia turun ke desa anggaran bensin atau sarana tramsportasinya.

Sehingga ada gairah kampanye tenaga kesehatan untuk turun gunung," imbuh Edi.

Adapun saat ini, jumlah perawat di Jawa Tengah ada sekitar 68 ribu perawat.

Edi mengatakan pihaknya tak ingin membeda-bedakan berapa jumlah yang menangani pasien Covid-19 secara langsung, dan yang tidak menangani Covid-19.

"Ada 68.000 total perawat di Jawa Tengah.

Sekarang tidak kami bedakan lagi, tidak hanya pada rumah sakit yang rujukan, jadi semua perawat yang bekerja, dimanapun mereka berada," pungkasnya. (arl)

• Bupati Pekalongan Asip Kholbihi : Wisata Mulai Buka Tapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan

• Pasien Positif Corona di Jakarta Ini Kabur dari Rumah Sakit, Mudik ke Pekalongan Naik Motor

• 1.600 Sampel Masih Antre untuk Diuji, Wali Kota Hendi Ubah Strategi

• Polimarin Semarang Akan Tiru Model Pendidikan Vokasi di Jerman