Sejumlah Siswa di Jateng Gagal Daftar PPDB Online, DPRD Beri Saran Ini

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Sejumlah komplain dari orangtua siswa mewarnai proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Tengah.

Komisi E DPRD Jateng yang membidangi pendidikan meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng mengurai persoalan ini dengan segera.

"Saya menerima sejumlah komplain dari orangtua siswa bahwa mereka tidak bisa mengakses website PPDB.

• Detik-detik Nenek di Semarang Loncat ke Sumur Bawa Foto Cucu dan Almarhum Suami, Berakhir Begini

• 5 Identitas Korban Kecelakaan Maut Innova Vs Truk di Tol Pemalang, 2 Tewas Warga Serpong Tangerang

• Rapid Test Massal di Semarang, Positif Covid-19 Langsung Karantina, Indonesia Kasus Terbanyak ASEAN

• Reaksi Achmad Purnomo Soal Kabar Gibran Kantongi Rekomendasi Megawati: Anak Presiden, Saya Tak Kaget

Kemudian, persoalan persyaratan domisili yang ditunjukkan dengan kartu keluarga (KK)," kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, Kamis (18/6/2020).

Terkait laman atau website PPDB, kata dia, calon siswa kesulitan untuk membuka dan melakukan proses pendaftaran yang dilakukan secara daring.

Menurutnya, kendala teknis seperti itu mestinya sudah diantisipasi. Pasalnya, setiap tahun kendala yang sama selalu saja terjadi.

Antisipasi yang bisa dilakukan, kata dia, dengan melihat berapa jumlah siswa lulusan SMP di Jateng dan berapa jumlah kursi yang tersedia.

"Dari situ bisa diukur berapa bandwidth atau kuota yang mesti disiapkan," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Kemudian, komplain yang ia terima selanjutnya adalah persoalan persyaratan domisili yang ditunjukkan dengan kartu keluarga (KK).

Menurutnya, cukup banyak yang menyampaikan tak bisa meneruskan proses pendaftaran karena sistem menolak.

Dengan alasan KK kurang dari setahun setelah pindah.

"Sudah saya kroscek ke dinas, ternyata data KK (siswa pindah domisili) belum di-update (perbaharui) Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil).

Makanya ditolak sistem.

Jika berkaitan dengan verifikasi data dari dinas lain, seharusnya juga dipersiapkan," ucapnya.

Oleh karena itu, pria yang menjabat Wakil Ketua DPD Gerindra Jateng meminta dinas terkait serius menangani persoalan ini.

Jangan sampai hal-hal administrasi dan teknis membuat siswa dan orang tua kesulitan.

Bahkan, kata dia, jangan sampai menghilangkan hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Melihat data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, daya tampung SMA dan SMK di Jateng tahun 2020-2021 mencapai 208.215 siswa.

Jumlah itu terdiri dari daya tampung SMA 111.547 siswa dan siswa SMK 96.668 siswa.

Sementara itu, jumlah lulusan sekolah tingkat pertama (SMP, MTS dan SMP Terbuka) tahun 2020 mencapai 513.444 siswa.

Dalam proses PPDB SMA/SMK tahun ini, pendaftaran online 17-25 Juni 2020, evaluasi dan seleksi 26-29 Juni 2020. Pengumuman hasil 30 Juni 2020.

Daftar ulang 1-8 Juli 2020 dan pendidikan tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli 2020.

Titip Anak

Meskipun sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah dilaksanakan dengan sistem daring atau online, namun kebiasaan 'titip-menitip' masih dilakukan oknum orangtua siswa.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menurutnya, sudah banyak pihak yang melobi dirinya agar anaknya diterima di sekolah favorit.

"Yang titip ke saya banyak.

Alasannya tetek dan bengek (macam-macam) jadi satu bagaimana caranya biar bisa masuk (sekolah favorit)," kata Ganjar saat ditemui usai menerima bantuan penanganan Covid-19 di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (18/6/2020).

Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan agar tidak ada praktik kolusi dalam proses PPDB online kali ini.

'Budaya' yang sudah melekat menahun itu seharusnya ditinggalkan.

Ganjar menuturkan seharusnya orangtua mengajarkan anaknya sikap integritas dan kejujuran dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah.

"Jadi sebenarnya kami mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan. Kalau caranya untuk masuk saja tidak betul, ya jadinya tidak baik," tandasnya.

Yang penting, kata dia, ajari anak-anak jujur, berikan mereka data yang benar, dan ajari berintegritas.

Di sisi lain, terkait sistem penerimaan, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir saat mendaftar.

Sebab akses NIK yang semula hanya memiliki kuota 300 ribu per hari, sudah ditambah kapasitasnya menjadi 1 juta per hari.(mam)

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Wanita Pemalang Tewas Kecelakaan Ditabrak Motor Saat Menyeberang

• BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Sampai 4 Meter dan Air Rob Hingga Tiga Hari ke Depan

• Sebelum Ditangkap Polisi, Haris Sudah Bikin Lubang Dekat Rumah untuk Kubur Jasad Ibu yang Ia Bunuh

• Biodata Daniel Adnan, Pemeran Tanto Ginanjar Gundala Asal Pekalongan Jawa Tengah