Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Internasional

Referendum Tolak Kelapa Sawit Indonesia Masuk Mahkamah Konstitusi Swiss, Bagaimana Nasib Sawit Kita?

Mathias yakin, referendum, penentuan nasib pemasaran produk kelapa sawit, akan disetujui Makahmah Konstitusi Swiss.

Editor: galih permadi
(KOMPAS.com/Krisna Diantha)
Kotak berisi tanda tangan petisi penolakan kelapa sawit asal Indonesia di Swiss yang diangkut karyawan Mahkahmah konstitusi Swiss pada Senin (22/6/2020). 

Minyak canola saat ini dikampanyekan sebagai minyak paling sehat, bersama dengan minyak zaitun.

Sementara mentega yang ada di Swiss sebagian besar diproduksi dari susu sapi petani lokal.

Dalam kerja sama Swiss dan Indonesia, Swiss mendapatkan potongan harga 40 persen produk minyak sawit.

Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Muliaman Hadad mengatakan, bahwa kerja sama antara Swiss dan Indonesia, akan menguntungkan kedua belah pihak.

"Ada 280 juta jiwa di Indonesia yang akan menjadi pangsa pasar Swiss,“ kata Muliaman Hadad seperti dikutip Swissinfo.

"Jika kita bicara Asia Tenggara, akan ada lagi 700 juta jiwa sebagai pangsa pasar lainnya,“ imbuhnya.

Dalam perjanjian kerjasama dagang tersebut, produk kelapa sawit yang akan masuk Heidiland dibatasi hanya 10 ribu ton.

Jumlah yang sebenarnya tidak banyak untuk keseluruhan ekspor produk kelapa sawit Indonesia yang mencapai 35 juta ton per tahunnya.

Menurut Nur Hasanah , Doktor lulusan ETH Zurich yang meneliti kelapa sawit, jumlah 16 juta hektar perkebungan kelapa sawit yang ada di Indonesia, tidak semua merupakan perambahan hutan.

"Hanya empat juta hektar hasil deforestasi.

Sisanya, 12 juta hektar free deforestrasi,“ katanya kepada Kompas.com.

Saat ini, imbuh Nur Hasanah, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan industri kelapa sawit sudah melakukan revisi dan terus berupaya dalam pencapaian industri kelapa sawit berkelanjutan.

"Ada penekanan transparansi di semua bidang, termasuk tanggung jawab ke pekerja dan lingkungan sosial.

Tentu saja juga peningkatan pengelolaan biodiversitas dan sumber daya alam,“ tegas Nur Hasanah.

Uniterre yang mengkampanyekan luasnya perusakan hutan tropis, kata Nur Hasanah, juga berlebihan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved