Video Jokowi Marahi Menteri, Demokrat Nilai untuk Tutupi Kegagalan Bawahan

TRIBUNJATENG.COM -- Terkait unggahan video Jokowi marah saat rapat kabinet, Partai Demokrat memiliki penilaian tersendiri. Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, mempertanyakan, mengapa video tersebut baru dipublikasikan kepada publik. 

"Namun yang cukup menarik, mengapa konten marah-marah kepada bawahan ini dikeluarkan kepada publik saat ini?" kata Ossy saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/6). 

Ossy mengatakan, sikap Presiden Jokowi yang jengkel dengan kinerja para menteri adalah urusan dapur dan internal kepala negara dengan jajaran kabinetnya.

Oleh karenanya, Ossy menyebut, tidak heran banyak pihak yang berpendapat video itu adalah upaya Presiden Jokowi menutupi kegagalan bawahannya sekaligus sebagai sebuah pencitraan.

"Atau ada pula kalangan yang menganggapnya sebagai pencitraan belaka. Ini yang menarik. Tentunya saya tidak memiliki jawaban pastinya," ujar dia.

Lebih lanjut, Ossy mengatakan, kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menteri adalah hak pribadinya agar Kabinet Indonesia Maju dapat bekerja lebih baik dalam menangani Covid-19.

"Saya berpandangan bahwa pernyataan keras Pak Jokowi terhadap menterinya tentunya merupakan hak beliau sebagai Presiden yang memarahi para pembantunya untuk bekerja lebih baik. Itu tentunya baik untuk segera dilakukan perbaikan ke depan," tandas dia. 

Sementara itu, sebelumnya, Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sektretariat Presiden, Bey Machmudin, mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan mengapa baru menggunggah video itu 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung. 

Bey beralasan video itu memang awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna tersebut bersifat internal atau tertutup. Wartawa juga tidak diperbolehkan untuk meliput. 

"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern," kata Bey kepada Kompas.com, Minggu (28/6).

Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan. Banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik. 

Oleh karena itulah pihak biro pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video itu.

"Kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini (Minggu, Red)," kata dia. 

Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai sepuluh hari.

"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," ujarnya.