Edy Rahmayadi Ketakutan Ditelepon Tito Karnavian Malam-Malam

Sesaat kemudian, Tito Karnavian menanggapi candaan Edy Rahmayadi tersebut bahwa alasan dirinya tak pernah menanggapi undangan Gubernur, karena percaya Sumut aman terkendali di tangan Edy Rahmayadi.

"Saya ditanya Bapak Gubernur kenapa tidak datang waktu saya undang, jadi saya bilang di bawah Pak Edy Rahmayadi, Sumut aman terkendali. Kita kan datang ke tempat yang bermasalah, kalau tempatnya enggak bermasalah jadi itu cenderung tidak prioritas, artinya Sumut Aman-aman saja," tuturnya.

Namun, kali ini, Tito menjelaskan bahwa kali ini Sumut memilki masalah terkait penyaluran NPHD dari daerah-daerah yang membuat memiliki raport merah.

"Nah kali ini datang ada masalah, bang ini salah satu daerah yang kita catat dalam dalam data di Kemendagri ini anggaranya banyak yang merah saya sampaikan, di mana NPHD nya dibawah 10 persen kepeda KPUD dan Bawaslu kasihan teman-teman KPU dan Bawaslu tak bisa kerja," cetusnya.

Pilkada di Masa Covid-19 Ajang Adu Gagasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pandemi Covid-19 akan menjadi ajang adu gagasan antarkontestan selama masa kampanye Pilkada Serentak.

Di Sumatera Utara (Sumut) ada 23 kabupaten/kota yang akan melangsungkan pilkada.

"Memang ada kekhawatiran bahwa pilkada akan menjadi media penularan Covid-19, tapi ini sekaligus jadi ajang adu gagasan untuk memperkuat," sebutnya saat mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).

Tito menyebutkan bahwa dalam situasi pendemi, keberhasilan menangani Covid-19 bisa menjadi nilai positif bagi petahana.

Pun sebaliknya, jadi petaka apabila kasus Covid-19 makin bertambah.

"Bagi petahana ia harus berbuat, kalau seandainya kasus positif naik dan kematian juga tinggi, saya rasa masyarakat dapat melihat sendiri. Bisa-bisa berisiko bagi petahana, bisa tak terpilih," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito menerangkan bahwa angka pemilih juga bisa bertambah seperti di Korea Selatan apabila pemerintah berhasil menekan angka Covid-19.

"Seperti di Korsel partisipasi tinggi karena pemimpinnya berhasil menekan Covid-19 rakyat akan puas," pungkasnya.

Selain itu, mantan Kapolri tersebut juga menyoroti kepala daerah di 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan melaksanakan Pilkada namun belum mencarikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD dan Bawaslu Daerah.

Awalnya ia memberikan apresiasi Pemkab Karo karena telah memberikan NHPD sebesar 100 persen kepada KPU dan Bawaslu.