Akomodir Kekosongan Kelas Hasil PPDB Online 2020, Gubernur Jateng Siapkan Kebijakan Khusus

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menemukan adanya kekosongan kursi siswa yang diterima PPDB Online 2020.

Kekosongan tersebut dikarenakan adanya peserta didik yang lebih memilih sekolah swasta, meskipun diterima di sekolah negeri melalui PPDB Online.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan penghitungan terkait jumlah keseluruhan kekosongan itu masih dilakukan.

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Brigadir Andi Tewas Ditabrak Mobil, Sopirnya Tak Terima Ditegur

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Ambar Warga Semarang Tewas Terbakar: Tulang Punggung Keluarga Kami

• Sebelum Meninggal, Bambang Cahyo Marahi Ivan Gunawan Soal Kartu Kredit

• Inilah Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Dibentuk Jokowi Selama Menjabat Presiden

Hasil penghitungan akan digunakan sebagai acuan membuat kebijakan baru.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jateng, pihaknya juga akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait hasil PPDB seperti adanya anak yang tidak diterima di sekolah negeri padahal rumahnya dekat dengan sekolah.

"Ini masih diitung oleh teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ternyata ada gang memilih sekolah swasta, jadi dia (peserta didik) diterima di sekolah negeri tetapi juga mendaftar di sekolah swasta.

Nah yang kosong ini sedang diitung secara keseluruhan untuk nanti kita buatkan kebijakan khusus," katanya usai mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (14/7/2020).

Ganjar menjelaskan, proses evaluasi setelah pelaksanaan PPDB online juga masih berlangsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Faktanya memang ada kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini akan berupaya maksimal untuk hadir dan mencoba memberikan akses kepada anak-anak untuk sekolah.

"(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti," jelasnya.

Hasil identifikasi memang ada persebaran sekolah tidak merata maka ada sekolah jarak jauh. Pola SMA Negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK Negeri dengan sistem prestasi juga menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa.

Menurut Ganjar, ada calon siswa yang ingin dengan prestasi untuk mendaftar SMA Negeri dan ada yang ingin dengan zonasi untuk mendaftar SMK Negeri padahal keduanya berbeda.

"Akhirnya yang terjadi adalah ada satu sekolah, khususnya di SMK, (anak) di area sekolah kalah prestasinya dengan anak-anak dari luar (zonasi).