Parlemen Israel Setujui RUU Larangan Terapi Penyembuhan Gay, Ini Dampaknya

TRIBUNJATENG.COM, TEL AVIV -  Anggota parlemen Israel mengambil langkah untuk melarang praktik terapi ‘konversi gay’ yang biasanya dilakukan oleh psikolog.

Dilansir BBC Indonesia, Kamis (23/7/2020), rancangan undang-undang ini diloloskan di tingkat pertama di parlemen, sesudah dua partai koalisi pemerintahan bersatu dengan pihak oposisi mendukung RUU tersebut.

Tahun lalu, menteri pendidikan Israel ketika itu mendukung terapi tersebut, yang memicu kontroversi.

RUU ini berpotensi mendatangkan krisis politik, terutama karena partai-partai agama di Israel tak menyukainya.

Sesudah pemungutan suara, ultra-Orthodox United Torah Judaism (UTJ), yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional, mengancam akan mengusulkan RUU lain yang tak disukai oleh sesama anggota koalisi. RUU ini harus melalui dua tahapan sidang sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Istilah ‘terapi konversi' atau penyembuhan mengacu pada segala bentuk perlakuan atau psikoterapi yang bertujuan mengubah orientasi seksual seseorang atau menekan identitas gendernya. Praktik ini ditentang luas karena dianggap tidak memiliki landasan logika, etika maupun moral.

Sebelumnya, pada minggu ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk metode itu ‘sangat mengerikan’ dan berencana untuk melarangnya di seluruh Inggris Raya.

Pemimpin Partai Meretz, partai oposisi, Nitzan Horowitz, yang ikut merancang undang-undang itu mengatakan ini menandai ‘perubahan historis’ di Israel.

Pemimpin koalisi Biru Putih dan Perdana Menteri Bayangan Benny Gantz menyambut baik hasil ini. “Terapi konversi salah sejak semula dan tempatnya ada di luar hukum dan norma publik,” cuitnya di Twitter.

“Kami akan memastikan semua orang dengan segala macam latar belakang dan orientasi seksual di Israel punya kebebasan dan keamanan terhadap identitas mereka,” katanya lagi.

Tahun lalu, menteri pendidikan saat itu Rafi Peretz memicu kontroversi ketika ia secara terbuka mendukung terapi penyembuhan gay.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut pernyataan itu “tak bisa diterima”.

Israel merupakan negara yang paling progresif sikapnya terhadap LGBTQ di kawasan Timur Tengah sekalipun adanya oposisi yang kuat dari kelompok konservatif di masyarakat negara itu.

LGBTQ dilindungi oleh undang-undang antidiskriminasi serta memiliki hak adopsi serta pewarisan, juga dibolehkan masuk ketentaraan sejak tahun 1993.

Israel memiliki rekor dalam jumlah anggota parlemen yang secara terbuka menyatakan diri homoseksual, dan tahun lalu mengangkat menteri homoseksual pertama. (*)