Melawan Lupa Tragedi Mencekam 27 Juli, Kantor Dikepung hingga Perusakan Gedung Angkatan Darat

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Saat fajar 27 Juli 1996, Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia ( PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, dikepung massa.

Penyebab pengepungan itu karena ada pihak yang tidak suka dengan kemenangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI periode 1993-1998 berdasarkan kongres partai di Jakarta pada 1993.

Pihak yang dimaksud adalah Soerjadi dan kelompok pendukungnya.

• Terungkap Alasan Pangeran Harry-Meghan Keluar Istana, Pangeran William-Kate Kalah Populer

• Beredar Video Para Camat di Cilacap Dapat Inventaris Pesawat, Sekda: Nanti Mendarat di Mana?

• Marka Jalan di Magelang Dibuat Mirip Start Balapan MotoGP, Ini Kata Polisi

• Geger Pasangan Berhubungan Seks Tak Tutup Tirai Hotel di Jakarta, Warga Nonton Sambil Makan Sate

Soerjadi, pada 22 Juni 1996, menggelar kongres tandingan partai di Medan.

Kongres menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum periode 1996-1998.

Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, menyatakan, pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan.

Dengan demikian, pemerintahan Orde Baru saat itu tidak mengakui adanya DPP PDI pimpinan Megawati.

Namun, dukungan untuk Megawati mengalir, terutama dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Soeharto.

Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama untuk pemberian dukungan kepada Megawati.

Berbagai upaya penyelesaian sengketa tidak berhasil, hingga akhirnya terjadi bentrokan pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli ( Kudatuli) .

Kronologi kerusuhan

Dikutip dari harian Kompas, 29 Juli 1996, bentrokan diawali saat massa PDI pendukung Soerjadi mulai berdatangan pada pukul 06.20 WIB.

Massa pendukung Soerjadi saat itu mengenakan kaus berwarna merah bertuliskan "DPP PDI Pendukung Kongres Medan" serta ikat kepala.

Mereka datang dengan menggunakan delapan kendaraan truk mini bercat kuning.

Sebelumnya, massa melakukan dialog dengan massa pendukung Megawati yang meminta agar kantor dinyatakan status quo.